PALANGKA
RAYA – Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LHP LKPD) Kota Palangka Raya tahun anggaran 2019 dilakukan di ruang
rapat Peteng Karuhei II, kemarin (11/6).
LHP
BPK diserahkan kepada Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dan Ketua DPRD
Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto melalui aplikasi Zoom.
Fairid
Naparin mengatakan, kegiatan ini adalah penyerahan laporan keuangan Pemerintah
Kota (Pemko) Palangka Raya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan
Provinsi Kalteng.
“Alhamdulillah
Kota Palangka Raya tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
selama empat tahun berturut-turut,” katanya kepada awak media usai
melakukan kegiatan.
Tapi,
tentu saja dalam hal tersebut baik dari penyelesaian rekomendasi masih ada beberapa
permasalahan yang tertuju kepada Pemko Palangka Raya untuk segera
ditindaklanjuti. Salah satunya permasalahan aset.
“Tetapi
dengan bimbingan dan petunjuk dari BPK, kami akan langsung secepatnya
menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Mudah-mudahan bisa lebih baik
terus ke depannya,” imbuhnya.
Hal
ini, sebut Fairid, menandakan bahwa Pemko Palangka Raya dengan berkoordinasi
bersama BPK Perwakilan Kalteng telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
secara profesional, akuntabel dan transparans.
“Ini
adalah laporan keuangan, apabila banyak dipertanyakan tentang anggaran atau
pelaksanaan-pelaksanaan yang dilakukan pemko, disini lah letak
pertanggungjawabannya. Dan semuanya masih berjalan dengan baik,” paparnya.
Dengan
prestasi ini, pertama, tentunya pihaknya akan berusaha untuk mempertahankan
opini itu. Kedua adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti
rekomendasi terutama aset yang ada di Pemko Palangka Raya.
“Semaksimal
mungkin untuk mempertahankam opini WTP ini serta menyelesaikan tindak lanjut
yang ada. Seperti menyelesaikan satu persatu sampai semuanya terselesaikan dengan
baik,” pungkasnya.