PALANGKA RAYA – Isu pemindahan ibukota negara bukan lagi menjadi
rahasia lagi, tetapi masyarakat umum sudah mengetahui terkait hal ini. Beberapa
pendapat dari berbagai pihak tak juga ketinggalan untuk menelurkan pendapatnya,
salah satunya dukungan dari anggota dewan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng
HM Asera menyatakan pendapatnya, mendukung terhadap pemindahan ibukota ini, khususnya
di Kota Palangka Raya. Meski sampai saat ini masih belum ditetapkan secara
resmi daerah mana yang ditunjuk sebagai ibukota negara baru.
“Ada bebrapa alasan mengapa kami
menyetujui pemindahan ibu kota ke Bumi Tambun Bungai ini,†katanya saat
diwawancarai, belum lama ini.
Diugkapkannya, beberapa alasan
di antaranya tersedianya lahan yang cukup luas dan memadahai untuk memindahkan
pemerintahan ibukota negara ke Kalteng. Pasalnya, penyediaan tanah oleh
pemerintah daerah Kalteng tidak perlu melakukan ganti rugi karena tanah yang
disediakan merupakan milik negara.
“Seperti tersedianya tanah oleh
pemerintah daerah Kalteng tanpa ganti rugi,†ungkapnya kepada media.
Dijelaskannya, wilayah yang
disediakan oleh pemerintah Kalteng yakni berkoordinasi dengan tiga pemerintah
daerah di antaranya Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dan
Kabupaten Katingan. Selain itu, kata dia, berdasarkan sejarah memang Kalteng
pernah di gadang-gadang sebagai daerah yang akan ditempati oleh ibukota negara.
“Sejarah pun sudah menjelaskan
bahwa sejak dulu Kalteng khususnya Kota Palangka Raya memang dicanangkan
sebagai ibukota negara,†jelasnya.
Sementara itu, terhadap isu-isu
yang sering terjadi di Kalteng seperti tanah gambut dan sering terjadi kebakran
hutan dan lahan, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencoba
meluruskannya. Menurutnya, lahan yang disediakan untuk pemindahan ibukota bukan
lahan gambut.
“Sementara terkait kebakaran
hutan dan lahan kita bisa melihat sudah hampir dua tahun ini Kalteng tidak ada
kebakaran hutan dan lahan, sehingga bisa dimungkinkan Kalteng bebas kebakaran
hutan dan lahan,†pungkasnya. (abw/abe/ctk/nto)