Pemerintah Pusat dan Daerah Dapat Laksanakan Proses Pengadaan Lelang

PALANGKA
RAYA – Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Tahun 2019 di Balai Sidang Jakarta Convention Centre, Presiden RI
Joko Widodo menegaskan tiga hal yang perlu ditingkatkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dan seluruh pemerintah daerah
yakni mendorong produk dalam negeri, meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan
UMKM untuk mampu partisipasi dalam pembangunan, Rabu (6/11).

Rakornas
dengan tema “Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia”
ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga
negara, para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, dengan peserta
sekitar 4.000 yang terdiri atas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah Se-Indonesia. Kegiatan ini, juga jadi forum terbesar bagi stakeholders,
praktisi pengadaan, asosiasi dan akademisi untuk mendiskusikan berbagai
inovasi, pengembangan dan pemikiran untuk meningkatkan serta mereformasi
pengadaan barang maupun jasa.

Menyikapi
hal ini, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin yang turut hadir di kegiatan
tersebut menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pembangunan, sebagaimana
yang disampaikan oleh Presiden RI Jokowi. “Beliau menekankan agar pemerintah pusat
dan daerah dapat melaksanakan proses pengadaan lelang barang dan jasa sejak
awal tahun agar mendapatkan hasil maksimal dan sesuai standar,” ungkapnya.

Selain
itu, di atauran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah
berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan
pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Di
kepemimpinan Fairid, hal ini juga yang menjadi fokus pembangunannya. Fairid
ingin agar pembangunan yang dilakukan pemko bisa berdampak bagi peningkatan
perekonomian masyarakat. Salah satunya yakni peningkatan akses transportasi dan
wilayah yang layak huni. Di masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota
Palangka Raya Hj Umi Mastikah, Fairid memfokuskan mengentaskan pembangunan di
tiga kawasan prioritas, dan tetap memperhatikan berbagai kawasan lainnya.

Menurutnya,
dengan lebih cepatnya pengadaan barang dan jasa, maka pembangunan yang
dilakukan pasti akan lebih baik. Dia juga ingin pelayanan publik yang diberikan
oleh pemko terhadap rakyatnya, betul-betul dirasakan manfaatnya. (ami/iha/CTK)

PALANGKA
RAYA – Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Tahun 2019 di Balai Sidang Jakarta Convention Centre, Presiden RI
Joko Widodo menegaskan tiga hal yang perlu ditingkatkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dan seluruh pemerintah daerah
yakni mendorong produk dalam negeri, meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan
UMKM untuk mampu partisipasi dalam pembangunan, Rabu (6/11).

Rakornas
dengan tema “Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia”
ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga
negara, para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, dengan peserta
sekitar 4.000 yang terdiri atas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah Se-Indonesia. Kegiatan ini, juga jadi forum terbesar bagi stakeholders,
praktisi pengadaan, asosiasi dan akademisi untuk mendiskusikan berbagai
inovasi, pengembangan dan pemikiran untuk meningkatkan serta mereformasi
pengadaan barang maupun jasa.

Menyikapi
hal ini, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin yang turut hadir di kegiatan
tersebut menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pembangunan, sebagaimana
yang disampaikan oleh Presiden RI Jokowi. “Beliau menekankan agar pemerintah pusat
dan daerah dapat melaksanakan proses pengadaan lelang barang dan jasa sejak
awal tahun agar mendapatkan hasil maksimal dan sesuai standar,” ungkapnya.

Selain
itu, di atauran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah
berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan
pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Di
kepemimpinan Fairid, hal ini juga yang menjadi fokus pembangunannya. Fairid
ingin agar pembangunan yang dilakukan pemko bisa berdampak bagi peningkatan
perekonomian masyarakat. Salah satunya yakni peningkatan akses transportasi dan
wilayah yang layak huni. Di masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota
Palangka Raya Hj Umi Mastikah, Fairid memfokuskan mengentaskan pembangunan di
tiga kawasan prioritas, dan tetap memperhatikan berbagai kawasan lainnya.

Menurutnya,
dengan lebih cepatnya pengadaan barang dan jasa, maka pembangunan yang
dilakukan pasti akan lebih baik. Dia juga ingin pelayanan publik yang diberikan
oleh pemko terhadap rakyatnya, betul-betul dirasakan manfaatnya. (ami/iha/CTK)