PALANGKA
RAYA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalteng hasilkan tiga catatan penting usai
dialog pagi atau muzakoratussobah tentang pemindahan ibukota pemerintahan ke
Kalteng, Sabtu pagi (3/8). Tiga catatan penting tersebut akan menjadi
rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah
pusat.
Kegiatan
muzakoratussobah yang digelar oleh MUI Kalteng tersebut dihadiri perwakilan
Ormas Islam, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LDII, KNPI GP Ansor,
Pemuda Muhammadiyah, Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah,
IJTI, dan ormas serta organisasi lainnya. Selain itu, juga dihadiri bebera
akademisi dan peneliti dari universitas di Palangka Raya, seperti Abu Bakar
dari IAIN, Abdul Khadir IAIN, Sidik Usop dari UPR, Yusuf dari UMP dan beberapa
akademisi lainnya.
Sekretaris
Umum MUI Kalteng Bulkani mengatakan, kegiatan dialog pagi atau muzakoratussobah
perdana yang dilaksanakan oleh MUI Kalteng menghasilkan beberapa catatan
penting terkait pemindahan ibukota pemerintahan ke Kalimantan Tengah. Catatan penting tersebut nantinya akan
menjadi sebuah rekomendasi kepada pemerintah dalam mengawal umat menghadapi
pemindahan ibukota pemerintahan.
“Alhamdulillah
muzakoratussobah yang dilaksanakan MUI Kalteng pada pagi ini, menghasilkan tiga point atau catatan penting
terkait rencana pemindahan ibukota pemerintahan ke Kalteng. Ini nanti menjadi
rekomendasi MUI kepada pemangku kepentingan, teruma gubernur dan pemeritnah
pusat dalam hal pemindahan ibukota pemerintahan,” ucapnya.
MUI
dan ormas Islam Kalteng secara tegas mendukung Pemprov Kalteng mewujudkan
pemindahan ibukota pemerintahan ke Kalteng. Dan itu menjadi salah satu
rekomendasi yang akan disampaikan MUI kepada Gubernur Kalteng Sugianto Sabran
dan pemerintah pusat.
“MUI
mendukung pemprov untuk mewujudkan pemindahan Ibukota ke Kalteng, dengan
memberikan masukan-masukan dan hasil kepada pemerintah. Masukan ini penting
agar pemindahan ibukota tidak menimbulkna dampak negatif yang begitu besar bagi
umat,” ujarnya.
MUI
kalteng juga mendorong agar pemindahan ibukota pemerintahan agar memperhatikan
dan menciptakan kota madani. Tidak membawa persoalan baru atau membawa
persoalan lama ke ibukota yang baru nantinya.
“Untuk
itu, MUI sepakat menghimbau dan mendorong terbangunnya ibukota pemerintahan RI
yang Madani, sehingga nilai nilai religiusitas dan kearifan lokal tidak
terkikis. Jadi wilayah yang akan dikembangkan tidak hanya green dan smart city, tetapi juga relegius bagi umat
apa saja di Kalteng dan kearifan lokal tidak terkikis,” tegasnya.
Dan
MUI akan menggagas dialog dan diskusi lintas agama dan budaya untuk melindungi
masyarakat Kalteng. Dialog pagi pemindahan ibukota pemerintahan merupukam
agenda perdana dan selanjutnya akan kembali melaksanalan dialog dengan tema
kepemimpinan.
“Dialog
selanjutnya, kami akan melaksanakan dialog lintas agama dan budaya terkait
kepemimpinan Kalteng masa depan. Ini akan mengundang kepala daerah, akademisi,
dan ormas serta tokoh agama dan adat di Kalteng,” pungkasnya. (arj/OL)
Adapun
rekomendasi MUI terkait pemindahan ibukota pemerintahan, yaitu:
1. MUI Kalteng
mendukung pemerintah provinsi mewujudkan pemindahan ibukota ke Kalteng.
2. MUI menghimbau
dan mendorong terbangunnya ibukota pemerintahan RI yang Madani, sehingga nilai
nilai religiusitas dan kearifan lokal tidak terkikis.
MUI menggagas dilaog linstas agama dan budaya untuk
melindungi masyarakat Kalteng.