25.9 C
Jakarta
Thursday, April 18, 2024

Masyarakat Terus Didorong Manfaatkan Program Perhutanan Sosial

Kalteng
merupakan wilayah yang memiliki hutan yang cukup luas. Berdasarkan data, luas
kawasan hutan di Kalteng 12,3 juta hektare atau 80,4 persen dari luas wilayah
keseluruhan yakni 15,3 juta hekatre. Bukan mustahil jika hampir 50 persen pemenuhan
kebutuhan kayu di Indonesia berasal atau didatangkan dari Bumi Tambun Bungai
ini.

————————-

 

KEPALA Dinas Kehutanan
(Dishut) Kalteng Sri Suwanto mengatakan, sebagai daerah penyuplai kayu terbesar
se-Indonesia, maka kontribusi Kalteng untuk penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) bidang kehutanan selalu mencapai target. Bahkan, pada 2018 lalu capaian
PNBP melampaui target.

“Contoh saja, pada 2018
lalu PNBP di bidang kehutanan sudah melampaui target. Targetnya adalah Rp816
miliar lebih, tapi mampu mencapai Rp857 miliar lebih. Dalam hitungan persentase,
artinya mencapai 105 persen,” kata Sri saat press conference bersama awak media
di Aula Dishut Kalteng.

Baca Juga :  Menjaga Stabilitas Imun dengan Saling Mengibur

Diungkapkannya, PNBP
itu berasal dari provisi sumber daya hutan (PSDH), dana reboisasi (DR), dan
iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH). Tetapi, lanjutnya, penerimaan itu tak
semuanya diperuntukkan bagi pendapatan daerah, tapi juga bagi hasil dengan
pemerintah pusat.

“Hanya saja pada tahun
ini harga kayu mengalami penurunan sehingga produksi kayu pada tahun ini rendah.
Hingga triwulan III tahun 2019 (per September) capaian masih di angka Rp448
miliar lebih, padahal targetnya Rp858 miliar lebih,” bebernya, Rabu (20/11).

Di samping capaian itu,
lanjut Sri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng tetap memberikan akses kepada
masyarakat di sekitar hutan, untuk mengelola dan memanfaatkan hutan Kalteng ini
melalui program perhutanan sosial. Ini juga merupakan salah satu program
pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah daerah (pemda) di bawah
kepemimpinan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng
Habib Ismail Bin Yahya.

Baca Juga :  Sempat Tak Yakin Modal Rp120 Ribu, Kini Miliki 3 Outlet di Palangka Ra

“Alokasi perhutanan
sosial secara nasional sebesar 12,7 juta hekatre, dan Kalteng mendapat jatah
seluas 1,7 juta hektare. Akan tetapi, hingga saat ini masih ada 205 ribu
hektare lebih luasan perhutanan sosial di Kalteng. Kami terus mendukung dan
meningkatkan jumlah ini demi kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan,” tegasnya.

Sementara itu, Dishut Kalteng juga memiliki program
penghijauan di wilayah Kota Cantik yang merupakan ibu kota Provinsi Kalteng.
Program tersebut berupa gerakan menanam pohon di sekitar wilayah Kota Palangka
Raya. Siapa pun, kata Sri, bisa mengajukan permohonan untuk kegiatan penanaman
pohon. “Selama ini instansi-instansi dan beberapa sekolah sudah menjalankan itu,”
pungkasnya. (abw/ce/ala)

Kalteng
merupakan wilayah yang memiliki hutan yang cukup luas. Berdasarkan data, luas
kawasan hutan di Kalteng 12,3 juta hektare atau 80,4 persen dari luas wilayah
keseluruhan yakni 15,3 juta hekatre. Bukan mustahil jika hampir 50 persen pemenuhan
kebutuhan kayu di Indonesia berasal atau didatangkan dari Bumi Tambun Bungai
ini.

————————-

 

KEPALA Dinas Kehutanan
(Dishut) Kalteng Sri Suwanto mengatakan, sebagai daerah penyuplai kayu terbesar
se-Indonesia, maka kontribusi Kalteng untuk penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) bidang kehutanan selalu mencapai target. Bahkan, pada 2018 lalu capaian
PNBP melampaui target.

“Contoh saja, pada 2018
lalu PNBP di bidang kehutanan sudah melampaui target. Targetnya adalah Rp816
miliar lebih, tapi mampu mencapai Rp857 miliar lebih. Dalam hitungan persentase,
artinya mencapai 105 persen,” kata Sri saat press conference bersama awak media
di Aula Dishut Kalteng.

Baca Juga :  Menjaga Stabilitas Imun dengan Saling Mengibur

Diungkapkannya, PNBP
itu berasal dari provisi sumber daya hutan (PSDH), dana reboisasi (DR), dan
iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH). Tetapi, lanjutnya, penerimaan itu tak
semuanya diperuntukkan bagi pendapatan daerah, tapi juga bagi hasil dengan
pemerintah pusat.

“Hanya saja pada tahun
ini harga kayu mengalami penurunan sehingga produksi kayu pada tahun ini rendah.
Hingga triwulan III tahun 2019 (per September) capaian masih di angka Rp448
miliar lebih, padahal targetnya Rp858 miliar lebih,” bebernya, Rabu (20/11).

Di samping capaian itu,
lanjut Sri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng tetap memberikan akses kepada
masyarakat di sekitar hutan, untuk mengelola dan memanfaatkan hutan Kalteng ini
melalui program perhutanan sosial. Ini juga merupakan salah satu program
pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah daerah (pemda) di bawah
kepemimpinan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng
Habib Ismail Bin Yahya.

Baca Juga :  Sempat Tak Yakin Modal Rp120 Ribu, Kini Miliki 3 Outlet di Palangka Ra

“Alokasi perhutanan
sosial secara nasional sebesar 12,7 juta hekatre, dan Kalteng mendapat jatah
seluas 1,7 juta hektare. Akan tetapi, hingga saat ini masih ada 205 ribu
hektare lebih luasan perhutanan sosial di Kalteng. Kami terus mendukung dan
meningkatkan jumlah ini demi kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan,” tegasnya.

Sementara itu, Dishut Kalteng juga memiliki program
penghijauan di wilayah Kota Cantik yang merupakan ibu kota Provinsi Kalteng.
Program tersebut berupa gerakan menanam pohon di sekitar wilayah Kota Palangka
Raya. Siapa pun, kata Sri, bisa mengajukan permohonan untuk kegiatan penanaman
pohon. “Selama ini instansi-instansi dan beberapa sekolah sudah menjalankan itu,”
pungkasnya. (abw/ce/ala)

Terpopuler

Artikel Terbaru