Pengumuman kenaikan BBM bersubsidi, Sabtu (3/9) bak petir di siang bolong. Pasalnya kenaikan harga BBM itu diumumkan pada akhir pekan lalu dan diberlakukan saat itu juga. Kenaikan harga BBM yang terjadi ini ternyata berdampak terhadap naiknya harga barang lainnya.
Muhammad Hafidz, Palangka Raya
_
SEJUMLAH warga mengantri untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di tengah kondisi terik matahari. Pengumuman soal kenaikan harga BBM pun bagaikan sambaran petir di siang bolong. Bagaimana tidak ? Pengumuman harga kenaikan BBM yang disampaikan Pemerintah Pusat, Sabtu (3/9) yang lalu, langsung berlaku pukul 14.30 saat itu juga.
Masyarakat pun terkejut dengan pengumuman tersebut. Pasalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi terbilang jauh dari selisih harga sebelumnya. BBM jenis Pertalite naik ke harga Rp10.000 dari sebelumnya Rp7.650, dan Solar naik ke Rp6.800 dari harga sebelumnya Rp5.150.
Salah satu pengendara yang mengantri di SPBU Jalan Rajawali km 6, Yanto mengaku sangat kaget dengan kenaikan BBM ini.
“Terlebih lagi kalau kenaikan BBM dirasakan kalau saat mengisi full, pasti agak terasa. Jadinya saya kalau beli di SPBU paling saya batasi dengan nominal Rp40.000 atau Rp50.000. Jadi bisa sedikit mengirit,” ucapnya saat dibincang Prokalteng.co.
Sementara Putri (25), salah satu pegawai swasta yang mengaku memiliki gaji sesuai dengan Upah Mininum Kabupaten atau Kota (UMK) itu, cukup terbebani dengan kenaikan BBM. Terlebih jarak tempuh dari rumahnya ke tempat kerja dirasa cukup jauh.
“Setiap hari dari Kalampangan ke tempat kerja di Jl. Rajawali itu kurang lebih 25 km. Jadi kalau pulang pergi ya 50 km itu menghabiskan 2 liter bensin seharinya,” ujarnya.
Artinya jika biasanya ia hanya merogoh kocek Rp15.300 untuk pulang pergi, maka dengan adanya kenaikan BBM saat ini, ia harus merogoh kocek Rp20.000. Ia pun memastikan kenaikan harga BBM akan membuat kebutuhan pokok lainya secara otomatis akan mengalami kenaikan harga juga.
“Dengan begitu semakin banyak pengeluaran,” ujarnya.
Gejolak terhadap kenaikan harga BBM itu pun mencuat dari kalangan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia. Ya, mera melakukan aksi damai untuk menyerukan penolakan kebijakan pemerintah pusat yang menaikan harga BBM bersubsidi. Seperti yang telah terjadi di Kota Palangka Raya beberapa waktu lalu. Kalangan intelektual itu menggelr aksinya di depan Gedung DPRD Kalteng.
Namun dari kebujakan pemerintah pusat atas penyesuaian harga BBM subsidi ini pun, diimbangi oleh penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sembako untuk masyarakat yang dinilai layak mendapatkan. Di Kota Palangka Raya sendiri, bantuan tersebut telah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) lewat Kantor Pos Palangka Raya, Kamis (8/9) kemarin.
Terlihat sejak pukul 08.00 pagi, warga mulai berdatangan ke Kantor Pos di Jalan Imam Bonjol Kota Palangka Raya. Mereka rela mengantri dan bersabar menunggu panggilan untuk mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000.
Syaifudin misalnya, salah satu warga yang datang ke Kantor Pos mendampingi orang tuanya untuk menerima bantuan tersebut. Dia mengaku senang dengan adanya bantuan yang diterimanya. Namun begitu, ia masih mengharapkan agar harga BBM subsidi tetap untuk tidak dinaikkan.
“Harusnya tak naik pang (sih,red). Untuk masyarakat bawah yang lain, tapi kada kawa ae (tidak bisa, red) ini aturan pemerintah pang,”ujarnya saat ditemui di Halaman Kantor Pos Palangka Raya.
Di tempat yang sama, Ibu Rumah Tangga (IRT) Nor Jannah juga mengaku senang menerima bantuan langsung dari pemerintah itu. Meskipun bantuan tersebut ia rasa sedikit membantu untuk memenuhi kebutuhannya di tengah kondisi kenaikan harga BBM.
“Sebenarnya itu ada kurang lebihnya. Yang jelas itu semua pasti naik. Bahan pokok naik, juga sembako dan segala macamnya,” katanya.
Kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar ini pun berdampak dengan kenaikan harga pada beberapa sektor. Salah satunya di sektor angkutan darat.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Palangka Raya periode 2022-2027, Hadi Suwandoyo mengakui kenaikan BBM juga berimbas pada sektor angkatan darat. Ia memastikan kenaikan BBM menjadi penyebab keputusan naiknya tarif angkutan darat.
“Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Organda Pusat, Adrianto mengatakan bahwa sebagai imbas naiknya harga BBM, artinya akan mengalami kenaikan harga pada seluruh jasa angkutan, karena naiknya biaya angkutan, kenaikannya itu bervariasi,”ujarnya, Kamis (8/9).
Dia menerangkan jenis angkutan yang tidak dikelola pemerintah melakukan penyesuaian kenaikan karena berimbas dari kenaikan BBM. Sedangkan angkutan yang dikelola pemerintah harus berkoordinasi dengan pemerintah agar tarif angkutan dilakukan penyesuaian.
“Informasi dari Organda pusat, kenaikan bervariasi antara 5 persen sampai 15 persen tergantung jenis angkutan. Dan tergantung jarak angkutan yang beroperasi, dan itu disesuaikan dengan yang di daerah,”imbuhnya.
Oleh karena itu, Organda kini memiliki peran dalam melakukan pengawasan harga tarif angkutan. “Organda kota akan bersinergi dengan pemerintah kota dan organda provinsi, bahkan dalam waktu dekat akan audiensi dengan pemerintah kota kaitannya dengan pengurusan baru dan dampak kenaikan BBM dengan stake holder yang terkait,”tutupnya.
Permasalahan dampak dari kenaikan BBM ini, diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali terkait kebijakannya itu. Sebab, Keluhan masyarakat juga perlu diperhatikan, jika melihat kondisi di lapangan akibat kenaikan BBM ini.(*)