KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO- Beberapa Penjabat (Pj) kepala Desa yang baru dilantik oleh Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda. Diharapkan dapat membangun dan memajukan desanya.
“Untuk membangun serta memajukan desa, hendaknya Kades dan BPD setempat dapat saling mendukung dan bersinergi dalam tugas,”kata wakil Ketua II DPRD Seruyan Muhtadin, Jumat (1/8).
Menurut politisi Gerindra ini. Tanpa adanya sinergisitas antara Kades dan BPD, sangat sulit dalam melaksanakan proses pembangunan di desa. Padahal tujuan utama adalah untuk membangun serta mensejahterakan masyarakat, katanya
Muhtadin mengharapkan, dalam hal penyusunan program pembangunan desa melalui APBDes, agar dapat dilakukan pengelolaan dengan baik. Dan semuanya harus berpedoman pada perundang undangan yang berlaku
Selain itu, pengelolaan anggaran desa yang baik dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, harus menjadi pegangan setiap aparatur pemerintahan yang ada di desa, agar tidak merugikan masyarakat dan tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Untuk itu, ia meminta agar mulai penyusunan, perencanaan , penganggaran hingga pelaksanaan harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dan seluruh masyarakat harus terlibat, agar transparan dalam penggunaannya. Serta program yang dilaksanakan memang untuk kepentingan masyarakat. (yad/kpg)
KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO- Beberapa Penjabat (Pj) kepala Desa yang baru dilantik oleh Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda. Diharapkan dapat membangun dan memajukan desanya.
“Untuk membangun serta memajukan desa, hendaknya Kades dan BPD setempat dapat saling mendukung dan bersinergi dalam tugas,”kata wakil Ketua II DPRD Seruyan Muhtadin, Jumat (1/8).
Menurut politisi Gerindra ini. Tanpa adanya sinergisitas antara Kades dan BPD, sangat sulit dalam melaksanakan proses pembangunan di desa. Padahal tujuan utama adalah untuk membangun serta mensejahterakan masyarakat, katanya
Muhtadin mengharapkan, dalam hal penyusunan program pembangunan desa melalui APBDes, agar dapat dilakukan pengelolaan dengan baik. Dan semuanya harus berpedoman pada perundang undangan yang berlaku
Selain itu, pengelolaan anggaran desa yang baik dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, harus menjadi pegangan setiap aparatur pemerintahan yang ada di desa, agar tidak merugikan masyarakat dan tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Untuk itu, ia meminta agar mulai penyusunan, perencanaan , penganggaran hingga pelaksanaan harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dan seluruh masyarakat harus terlibat, agar transparan dalam penggunaannya. Serta program yang dilaksanakan memang untuk kepentingan masyarakat. (yad/kpg)
