Faridawaty Serap Aspirasi Warga Panarung, Infrastruktur dan Pelayanan Sosial Jadi Sorotan

Kondisi tersebut juga berdampak pada fasilitas masyarakat. Salah satunya terdapat masjid yang membutuhkan peninggian karena berada di kawasan yang terdampak genangan.

Aspirasi lain disampaikan Ali Margona, warga Veteran 2 sekaligus Imam Masjid di Jalan Veteran. Ia mengungkapkan bahwa Tempat Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di mushala setempat juga kerap terdampak banjir.

Sementara itu, warga Jalan Veteran VII A, Joko Pramono, menyoroti kondisi sarana sosial yang belum berjalan optimal. Ia juga menyampaikan kebutuhan penimbunan area tanah sosial yang direncanakan sebagai lapangan olahraga.

Joko menyebut, lahan tersebut sudah lama belum mendapatkan penimbunan. Berdasarkan perkiraan warga, kebutuhan anggaran untuk penimbunan mencapai sekitar Rp100 juta hingga Rp150 juta.

Tidak hanya infrastruktur, kebutuhan Posyandu juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Kader Posyandu menyampaikan bahwa jumlah kader cukup banyak, namun keterbatasan tempat menjadi salah satu kendala dalam pelayanan.

Warga mengusulkan pelebaran teras dengan pemasangan kanopi sepanjang sekitar enam meter sebagai tempat antrean masyarakat. Posyandu juga membutuhkan kipas angin dan kursi tunggu untuk menunjang kenyamanan pelayanan.

Selain itu, warga menyampaikan potensi kegiatan usaha ibu-ibu melalui kegiatan bercocok tanam dan penjualan hasil tani. Namun, usaha tersebut masih terkendala mahalnya sejumlah kebutuhan, seperti tanah subur sebagai media tanam, plastik, serta bibit tanaman.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kalteng ini menilai berbagai aspirasi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian, terutama berkaitan dengan infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan sosial.

Ia berharap koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dapat dilakukan agar kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas dapat ditindaklanjuti.

“Yang paling penting adalah aspirasi masyarakat ini tidak berhenti hanya pada saat reses. Kami akan melihat mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kota,” pungkasnya.

Kondisi tersebut juga berdampak pada fasilitas masyarakat. Salah satunya terdapat masjid yang membutuhkan peninggian karena berada di kawasan yang terdampak genangan.

Aspirasi lain disampaikan Ali Margona, warga Veteran 2 sekaligus Imam Masjid di Jalan Veteran. Ia mengungkapkan bahwa Tempat Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di mushala setempat juga kerap terdampak banjir.

Sementara itu, warga Jalan Veteran VII A, Joko Pramono, menyoroti kondisi sarana sosial yang belum berjalan optimal. Ia juga menyampaikan kebutuhan penimbunan area tanah sosial yang direncanakan sebagai lapangan olahraga.

Joko menyebut, lahan tersebut sudah lama belum mendapatkan penimbunan. Berdasarkan perkiraan warga, kebutuhan anggaran untuk penimbunan mencapai sekitar Rp100 juta hingga Rp150 juta.

Tidak hanya infrastruktur, kebutuhan Posyandu juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Kader Posyandu menyampaikan bahwa jumlah kader cukup banyak, namun keterbatasan tempat menjadi salah satu kendala dalam pelayanan.

Warga mengusulkan pelebaran teras dengan pemasangan kanopi sepanjang sekitar enam meter sebagai tempat antrean masyarakat. Posyandu juga membutuhkan kipas angin dan kursi tunggu untuk menunjang kenyamanan pelayanan.

Selain itu, warga menyampaikan potensi kegiatan usaha ibu-ibu melalui kegiatan bercocok tanam dan penjualan hasil tani. Namun, usaha tersebut masih terkendala mahalnya sejumlah kebutuhan, seperti tanah subur sebagai media tanam, plastik, serta bibit tanaman.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kalteng ini menilai berbagai aspirasi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian, terutama berkaitan dengan infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan sosial.

Ia berharap koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dapat dilakukan agar kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas dapat ditindaklanjuti.

“Yang paling penting adalah aspirasi masyarakat ini tidak berhenti hanya pada saat reses. Kami akan melihat mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kota,” pungkasnya.