PALANGKA RAYA – Banyaknya desa di wilayah Kabupaten
Kotawaringin Timur (Kotim), Khususnya di sekitar perusahaan yang belum teraliri
listrik, menjadi perhatian serius DPRD Kotim dan DPRD Kalteng. Sebab, itu DPRD
Kotim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalteng, agar perusahaan yang ada di
wilayah Kotim dapat menyalurkan CSR berupa pembangkit listrik tenaga surya
(PLTS).
Keinginan itu disepakati DPRD Kotim dan Kalteng, agar
perusahaan juga dapat berkontribusi nyata terhadap desa yang belum teraliri
listrik. Dengan adanya PLTS tersebut, masyarakat yang telah lama mendambakan
adanya listrik dapat terwujud.
“Wilayah Kotim banyak perusahaan. Kita
menyampaikan kepada DPRD Kalteng agar
desa yang belum teraliri listrik bisa menjadi fokus bersama. karena jumlahnya
masih cukup banyak, terutama di daerah pedalaman,” kata Sekretaris Komisi
II DPRD Kotim Juliansyah.
Dia berharap, perusahaan yang ada dapat membantu desa yang
belum teraliri listrik tersebut. Itu bisa melalui dana CSR atau dana lainnya.
“Kami Komisi II Kotim juga membidangi persoalan
perkebunan dan pertambangan, tentunya juga bisa bersinergi dengan DPRD Kalteng
yang juga membidangi hal hal tersebut. Salah satunya kami ingin perusahaan yang
ada dapat membantu PLTS untuk desa-desa di Kotim yang belum teraliri
listrik,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalteng Jainudin
Karim menegaskan, pihaknya akan mengkaji keterlibatan perusahaan dalam membantu
pemerintah terkait PLTS. Dan Komisi II DPRD Kalteng juga meminta agar periode
ini listrik sudah masuk seluruhnya ke desa di Kalteng.
“Se Kalteng masih cukup banyak desa yang belum
teraliri liatrik, ada sekitar ratusan.ÂÂ
Dan untuk Kotim ada sekitar 13 dan Seruyan 10 desa belum teraliri
listrik. Kami meminta agar Dinas Pertambangan dan Energi dapat menuntaskan desa
yang belum teraliri listrik tersebut,” ujarnya.
Politisi Gerindra ini meminta, selama periode ini persoalan
listrik dapat ditangani, sehingga listrik dapat menyentuh masyarakat di
pedalaman. “Persan serta perusahaan sangat diperlulan dalam PLTS ini. Itu
bisa dengan dan CSR atau lainnya, karena kita mengetahui bersama anggaran
pemerintah juga terbatas. Jika perusahaan menyakurkan CSR berupa PLTS itu
sangat bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (arj)