PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi II DPRD Kalteng Achmad Rasyid mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) yang telah memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit di Kalteng.
”Kita sangat berterima kasih, bahwa selama ini kita tidak mendapatkan apa-apa, sementara sawit kita lebih dari 2 juta hektare, tapi pemerintah tidak mendapatkan bagi hasil dan hanya pertama kali tahun ini mendapatkan 60 milliar,” ujarnya, Rabu (22/11).
Legislator dari fraksi Gerindra ini mengungkapkan, selama ini Kalteng hanya dapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari DAS Barito melalui batu bara. Baru tahun ini Kalteng mendapatkan DBH Sawit sebesar 60 milliar.
Menuruntya, dengan luasan tutupan sawit sekitar 2,3 juta hektare masih tidak sebanding dengan pemerintah pusat. Sehingga ia mengharapkan kepada pemerintah membagi DBH Sawit sesuai dengan hasil yang didapat Provinsi sendiri.
”Kita berharap peruntukannya itu bisa dibagi di Provinsi Kalimantan Tengah itu secara adil,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun 2023, yang dilaksanakan di salah satu Hotel Jalan RTA Milono, Jumat (17/11).
Edy Pratowo mengatakan, dengan luasan tutupan sawit 2,3 juta hektar, jumlah DBH sekitar sawit Rp128 Miliar Se-Kalteng. Yang terdiri dari Provinsi sekitar Rp60 Miliar dan Kabupaten atau Kota ada yang mendapatkan Rp40 Miliar dan ada yang mendapatkan Rp17 Miliar tergantung luasan lahan.
“Kemarin kita usulkan 90 persen dana bagi hasil bisa diberikan kepada daerah penghasil dan 10 persennya untuk pusat. Artinya jika dengan hitungan 90 persen diberikan ke kita maka sekitar Rp4 triliun tetapi itu harapan kita tergantung bagaimana pusat, itu hanya usulan tetapi mudah-mudahan di tahun 2024 bisa diperhatikan,” ucapnya, saat diwawancarai awak media.(hfz/ind)