PALANGKA RAYA- Kalangan
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong pemerintah daerah agar
dapat melakukan pembaharuan terkait data penerima bantuan sosial (bansos). Baik
itu penerima bantuan berupa program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung
tunai (BLT), bantuan sosial tunai (BST) maupun bantuan lainnya yang bersumber
dari provinsi dan kabupaten/kota.
Anggota DPRD Kalteng Sirajul Rahman mengatakan, pada saat pihaknya
melaksanakan reses ke daerah beberapa waktu lalu, hampir rata-rata masyarakat
di wilayah pelosok menghadapi permasalahan yang sama, dimana data keakuratan
penerima bansos dinilai masih catut marut.
“Informasi ini
kami terima saat kami melakukan reses ke daerah pemilihan (dapil) beberapa
waktu lalu, dimana masalah yang dihadapi masyarakat ditengah pandemi Covid-19
hampir rata-rata memiliki kesamaan dengan kabupaten lainnya, yakni masalah
keakuratan data penerima bansos,†ucap Sirajul Rahman, saat dibincangi awak
media di gedung dewan, Jalan S.Parman, beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi I
DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan ini menilai, jika
masalah data penerima bansos merupakan masalah yang cukup vital, mengingat saat
ini pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat kuat di berbagai sektor,
salah satunya sector perekonomian.
Wakil rakyat
dari Dapil IV, meliputi Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan,Barito Utara dan
Murung Raya ini berharap kepada pemerintah agar secepatnya dapat melakukan
pembaharuan data secara bertahap, sehingga masyarakat yang saat ini benar-benar
membutuhkan bantuan tersebut dapat menerima dan segera menggunakannya.
“Saya rasa hal
ini perlu menjadi perhatian pemerintah, karena pada dasarnya, bansos ini memang
diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu dan benar-benar terdampak oleh Covid-19.
Dengan adanya pembaharuan data secara berkala, kami berharap nantinya bansos
yang disalurkan benar-benar tepat pada sasaran,†tutup Sirajul Rahman.