SAMPIT, PROKALTENG.CO- Kerusakan parah di ruas Jalan HM Arsyad penghubung Kota Sampit dan Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kembali menjadi sorotan. Banyaknya lubang dan kondisi jalan yang mengelupas dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara roda dua.
Pasalnya jalan yang juga menjadi penghubung Kota Sampit dan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan itu memiliki banyak lubang yang dinilai berbahaya.
Kerusakan itu bisa ditemui di wilayah Desa Bagendang hingga ruas jalan Samuda.
Kerusakan jalan itu dinilai sangat merugikan terlebih lagi bagi pengendara roda dua.
Sebab, kendaraan berbadan besar atau truk, sering lalu lalang di jalan yang dibawah izin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) itu.
Namun, keterbatasan anggaran membuat Pemprov tak bisa berbuat banyak.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong , mengakui ruas jalan milik provinsi itu memang belum tertangani maksimal karena keterbatasan anggaran daerah yang anjlok drastis.
“Pemerintah provinsi pasti memprogramkan, karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Hanya saja yang jadi persoalan barangkali masalah pendanaan,” katanya saat diwawancarai awak media selama kunjungan ke Kotim , Rabu (19/5/2026) sore.
Ia berharap, penanganannya bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Terhadap jalan yang mengelupas dan bergelombang itu, ia menyebut kondisi tersebut masih lebih baik dibandingkan jalan tanah.
“Kita diharapkan ya semoga di tahun-tahun berikutnya itu akan bisa terselesaikan. Dengan bahasa lain lebih enak yang ada aspalnya sedikit, yang terkupas-kupas dari jalan tanah,” katanya.
Arton blak-blakan mengungkap kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja. Ia menyebut APBD Kalteng turun tajam dalam dua tahun terakhir.
“Dua tahun berturut-turut ini APBD kita menurun sangat drastis. Di tahun 2026 ini dari Rp10 triliun menjadi Rp5,4 triliun,” ujarnya.
Menurutnya, dari total APBD tersebut, anggaran belanja langsung yang benar-benar bisa dipakai untuk pembangunan fisik hanya sekitar Rp1,5 triliun.
Padahal pemerintah provinsi harus menangani ribuan kilometer jalan yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota.
“Membagikan anggaran yang begitu besar hanya Rp1,5 triliun dengan ruas wilayah ada 13 kabupaten satu kota itu tidak mudah,” imbuhnya. (mif/kpg)
