PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman menilai banyak warga belum memahami perbedaan kewenangan antara jalan nasional dan jalan provinsi, sehingga keluhan sering tidak tepat sasaran.
“Terus keluhan masyarakat itu lebih condong ke provinsi harusnya ke nasional,” katanya, Rabu (19/11/2025).
Dia menyebut aspirasi soal infrastruktur masih mendominasi setiap agenda reses anggota dewan di berbagai wilayah.
“Kita memang sangat apresiasi dengan masyarakat yang menyayangkan masalah jalan provinsi,” ujarnya.
Dia mendorong pemerintah provinsi melalui SOPD terkait seperti Dinas PUPR dan Disperkim agar turut memberi perhatian terhadap kondisi jalan dan jembatan yang masih rusak.
“Kita berharap provinsi, gubernur, SOPD yang lain memperhatikan juga jalan yang rusak. Sehingga aspirasi masyarakat bisa terpenuhi.” jelasnya.
Dia mengakui adanya kerusakan jalan nasional di Kalteng tidak terlepas dari efisiensi anggaran di tingkat pusat yang berdampak pada daerah.
“Sekarang itu lagi efisiensi. Banyak sekali anggaran kita yang dipangkas, sehingga transfer ke daerah dan pembangunan ikut terkendala,” jelasnya.
Meski begitu, dia optimistis situasi anggaran akan membaik dalam dua hingga tiga tahun mendatang.
“Harapan kita mudah-mudahan tahun 2026 dan 2027 bisa kembali normal,”ujarnya. (adr/hnd)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman menilai banyak warga belum memahami perbedaan kewenangan antara jalan nasional dan jalan provinsi, sehingga keluhan sering tidak tepat sasaran.
“Terus keluhan masyarakat itu lebih condong ke provinsi harusnya ke nasional,” katanya, Rabu (19/11/2025).
Dia menyebut aspirasi soal infrastruktur masih mendominasi setiap agenda reses anggota dewan di berbagai wilayah.
“Kita memang sangat apresiasi dengan masyarakat yang menyayangkan masalah jalan provinsi,” ujarnya.
Dia mendorong pemerintah provinsi melalui SOPD terkait seperti Dinas PUPR dan Disperkim agar turut memberi perhatian terhadap kondisi jalan dan jembatan yang masih rusak.
“Kita berharap provinsi, gubernur, SOPD yang lain memperhatikan juga jalan yang rusak. Sehingga aspirasi masyarakat bisa terpenuhi.” jelasnya.
Dia mengakui adanya kerusakan jalan nasional di Kalteng tidak terlepas dari efisiensi anggaran di tingkat pusat yang berdampak pada daerah.
“Sekarang itu lagi efisiensi. Banyak sekali anggaran kita yang dipangkas, sehingga transfer ke daerah dan pembangunan ikut terkendala,” jelasnya.
Meski begitu, dia optimistis situasi anggaran akan membaik dalam dua hingga tiga tahun mendatang.
“Harapan kita mudah-mudahan tahun 2026 dan 2027 bisa kembali normal,”ujarnya. (adr/hnd)
