PALANGKA
RAYA-Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Anggaran dan Tim Pengawasan Bantuan
Sosial (Bansos) Covid-19 (Pansus-Bansos Covid-19) DPRD Kalteng, sepakat
melakukan pengawasan anggaran penanganan Covid-19 di wilayah Kalteng dan bansos
yang akan disalurkan oleh pemerintah provinsi. Dewan pun meminta dukungan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng.
“Pansus Bansos Covid-19 DPRD
Kalteng dan BPKP siap untuk bersama-sama bersinergi melakukan pengawasan
penggunaan anggaran Covid-19 serta penyaluran Bansos,†ujar Ketua Pansus Bansos
DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering usai melaksanakan kunjungan ke kantor BPKP
Kalteng, Selasa (12/5).
Politikus PDI Perjuangan ini
mengaku dari hasil pertemuan tersebut, BPKP Kalteng juga mendorong agar pihak eksekutif
dalam hal ini pemprov, untuk segera menyampaikan data penggunaan anggaran
realokasi dan refocusing Covid-19 kepada Tim Pansus Bansos Covid-19 DPRD
Kalteng.
“Mengingat tugas dan fungsi
dari legislatif salah satunya adalah melakukan pengawasan,†kata Freddy yang
juga Ketua Komisi I.
Menurut wakil rakyat dari daerah
pemilihan (dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini, perlu
adanya transparansi dari pihak pemerintah terkait penggunaan anggaran
penanganan Covid-19 serta data-data penerima bansos. Mengingat saat ini masih
banyak masyarakat terdampak Covid-19 yang belum menerima bansos khususnya yang
berada di kawasan pelosok.
“Transparansi serta
pemuktahiran data saya rasa adalah komponen penting, mengingat bahwa masih
banyak masyarakat yang belum mendapat bansos,†katanya.
Dia mengungkapkan, hal
tersebut merupakan salah satu solusi agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran
serta tidak tumpang tindih. “Oleh karena itu, kita minta agar Pemprov Kalteng
bisa secepatnya menyampaikan data kepada pansus DPRD Kalteng,†tutup Freddy.