PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO-Masih ditemuinya antrean BBM jenis Pertalite di Palangka Raya ditenggarai salah satunya akibat langkanya BBM jenit tersebut. Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah(Kalteng) Kuwu Senilawati mempertanyakan kinerja Badan Pengatur Hilir(BPH) Minyak dan Gas(Migas) bumi.
Menurutnya, BPH Migas memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian minyak dan gas bumi, serta pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Indonesia. Melihat antrean dan seringnya tidak tersedianya BBM berjenis pertalite di SPBU.
Anggota dewan Fraksi Gerindra itu mempertanyakan bagaimana jalannya pengaturan distribusi yang dilakukan BPH Migas untuk warga kota Palangka Raya. Menurutnya kelangkaan ini hanya terjadi di ibu kota Kalteng saja. “Kemarin pada saat kunjung ke daerah Kotawaringin Timur, Kapuas dan Gunung Mas kami sama sekali tidak melakukan antrean, sama sekali tidak seperti kita di kota Palangka Raya,” ucapnya.
BPH Migas yang mendapat kepercayaan dari Pertamina untuk mengatur berapa jumlah kebutuhan dari setiap daerah dan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Wakil rakyat tersebut juga menjelaskan bahwa dari setiap tetes yang didagangkan ada bagian yang menjadi pendapatan badan tersebut. Sedangkan terkait penerapan pembelian bahan bakar menggunakan aplikasi, menurutnya malah akan menambah kerumitan yang terjadi nantinya di SPBU.
“Orang tua yang mungkin terlambat dalam pengembangan teknologi ini akan menyulitkan mereka,” ucapnya.
Menurutnya juga regulasi ini perlu dicari kembali jalan keluarnya. Karena ini bukan untuk mempermudah nantinya malahan mempersulit. Ditambah lagi ini daerahdaerah tertentu yang belum mendapatkan akses sinyal. Belum semua orang mampu mempunyai android untuk mengakses sinyal tersebut. (irj/ala/kpg/hnd)
PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO-Masih ditemuinya antrean BBM jenis Pertalite di Palangka Raya ditenggarai salah satunya akibat langkanya BBM jenit tersebut. Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah(Kalteng) Kuwu Senilawati mempertanyakan kinerja Badan Pengatur Hilir(BPH) Minyak dan Gas(Migas) bumi.
Menurutnya, BPH Migas memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian minyak dan gas bumi, serta pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Indonesia. Melihat antrean dan seringnya tidak tersedianya BBM berjenis pertalite di SPBU.
Anggota dewan Fraksi Gerindra itu mempertanyakan bagaimana jalannya pengaturan distribusi yang dilakukan BPH Migas untuk warga kota Palangka Raya. Menurutnya kelangkaan ini hanya terjadi di ibu kota Kalteng saja. “Kemarin pada saat kunjung ke daerah Kotawaringin Timur, Kapuas dan Gunung Mas kami sama sekali tidak melakukan antrean, sama sekali tidak seperti kita di kota Palangka Raya,” ucapnya.
BPH Migas yang mendapat kepercayaan dari Pertamina untuk mengatur berapa jumlah kebutuhan dari setiap daerah dan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Wakil rakyat tersebut juga menjelaskan bahwa dari setiap tetes yang didagangkan ada bagian yang menjadi pendapatan badan tersebut. Sedangkan terkait penerapan pembelian bahan bakar menggunakan aplikasi, menurutnya malah akan menambah kerumitan yang terjadi nantinya di SPBU.
“Orang tua yang mungkin terlambat dalam pengembangan teknologi ini akan menyulitkan mereka,” ucapnya.
Menurutnya juga regulasi ini perlu dicari kembali jalan keluarnya. Karena ini bukan untuk mempermudah nantinya malahan mempersulit. Ditambah lagi ini daerahdaerah tertentu yang belum mendapatkan akses sinyal. Belum semua orang mampu mempunyai android untuk mengakses sinyal tersebut. (irj/ala/kpg/hnd)
