PALANGKA RAYA – Banjir yang melanda Desa Gandang Barat
Kabupaten Pulang Pisau, menjadi perhatian serius Ketua DPRD Kalteng Wiyatno dan
Anggota DPRD dari dapil V, Tomy Irawan Diran dan Maruadi. Sebab, banjir yang
melanda Desa Gandang Barat tersebut sudah 15 hari belum juga surut dan
melumpuhkan ekonomi masyarakat.
Ketua DPRD Kalteng yang meninjau lokasi bersama Anggota
DPRD Tomy Irawan dan Maruadi, langsung menyalurkan bantuan untuk korban banjir.
Bantuan tersebut berupa makanan dan pakaian serta 1 ton beras, untuk keperluan
ratusan masyarakat yang terdampak banjir.
Saat kunjungan ke lokasi banjir Desa Gandang Barat, Ketua
DPRD Kalteng juga membawa serta pihak Satker Pengairan dan Irigasi Kementerian
PUPR wilayah Kalteng. Selain itu juga hadir dari BPBD dan Dinas Sosial Provinsi
Kalteng.
“Banjir ini menjadi perhatian serius kami di DPRD
Kalteng, karena tiap tahun terjadi dan tahun ini paling parah. Maka dari itu
kami mengajak pihak Balai, BPBD, dan juga Dinas Sosial Provinsi, agar banjir
segera ditangani dengan cepat,” kata Ketua DPRD Kalteng Wiyatno.
Wiyatno ingin, 2021 tidak terjadi lagi banjir di wilayah
Desa Gandang Barat dan sekitarnya. Untuk itu, koordinasi dengan Satker Balai
Irigasi dan Pengairan juga dilakukan, sehingga penanganan dapat dilakukan.
“Kami akan mengawal, agar banjir tidak terjadi lagi di
Gandang Barat. Persoalan ini sebebarnya bukan banjir, tetapi luapan air yang
tidak bisa diantisipasi. Pasalnya, irigasi dan sungai yang tersumbat serta
mengalami pendangkalan,” ucapnya.
Kehadiran Sarker juga penting agar penanganan irigasi dan
pengarian di wilayah tersebut dapat ditangani dengan baik. “Kami meminta
Satker nanti bisa membantu untuk irigasi dan pengairan di wilayah ini, sehingga
banjir tidak terjadi lagi. Dan wilayah Kecamatan Maliku memang merupakan
kewenangan dari pada Satker terkait irigasi dan pengairan,” ujarnya.
Usai meninjau lokasi banjir, Ketua DPRD Kalteng bersama
rombongan menyalurkan bantuan dalam rangka meringankan beban masyarakat. Sejak
15 hari lalu masyarakat Desa Gandang Barat tidak dapat berkativitas seperti
biasanya, khususnya petani. Dampaknya mata pencaharian terganggu dan ekonomi
lumpuh.
“Mayoritas masyarakat di sini adalah petani. Dengan
banjir tersebut, lahan terendam dan tidak dapat difungsikan. Karena itu kita
menyalurkan bantuan agar dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak
banjir,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Satker Pengairan dan Irigasi
Kementerian PUPR wilayah Kalteng Firmelin sepakat untuk penanganan irigasi dan
pengairan di wilayah tersebut. “Saya kira kami sepakat agar ini ditangani
segera. Dan kita juga sepakat untuk melakukan penanganan darurat untuk
sementara,” ucapnya.
Namun, dia memastikan penanganan jangka panjang juga akan
dilakukan. Sebab, irigasi dan rawa di Kecamatan Maliku menjadi tanggung jawab
Kementerian PUPR. “Tahun 2019 usulan ada ke kita. Dan tahun ini daerah
rawa Maliku kita usulkan Rp 20 M untuk normalisasi,” ujarnya.
Dia mengaku, Balai Rawa Kementerian PUPR sudah melakukan
desain agar daerah Maliku terhindar dari banjir. “Dari desain itu kami
tindaklanjuti, Karena dalam desain itu juga sudah diatur terkait alur air. Kami
akan berusaha semaksimal mungkin agar ini dapat ditangani dengan cepat,”
pungkasnya. (arj)