PALANGKA
RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua
Komisi II DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengatakan, perusahaan perkebunan kelapa
sawit harus aktif dalam program sawit rakyat (PSR). Pasalnya masih banyak warga
yang belum tahu mengenai program tersebut.
“Sebab PSR dalam rangka
peremajaan atau replanting perkebunan sawit masyarakat juga menjadi perhatian
serius kita untuk diperhatikan,” katanya kepada media di Gedung DPRD
Kalteng beberapa waktu lalu.
Hal tersebut, menurut
politikus PDIP tersebut, bukan hanya menjadi perhatian perusahaan atau
korporasi. Tetapi juga masyarakat pemilik kebun kelapa sawit.
Menurut Lohing, pogram PSR
sudah berjalan tiga tahun terkahir. Namum sebagian besar masyarakat tidak
mengetahui dan belum terlibat aktif dengan prgoram tersebut secara baik.
“Kalteng mendapatkan
sedikitnya 11 ribu hektare program PSR pada tahun 2021 ini. Sehingga diharapkan
semua masyarakat bisa terlibat terutama yang sudah memiliki lahan kelapa
sawit,” tegasnya.
Ditambahkannya bahwa program
PSR juga sudah berjalan di Kalteng sejak dua tahun sebelumnya. Hal ini menjadi
peluang bagi masyarakat untuk dapat mengikutinya secara aktif.
Saat kunjungan ke Pulau
Sumatera Utara beberapa waktu lalu, banyak masyarakat menolak dengan alasan
program tersebut merugikan. Padahal, program ini sangat pro rakyat dari
pemerintah pusat. Sebab sawit memang perlu diremajakan ketika sudah menginjak
usia maksimal 25 tahun. Hal ini harus dipahami oleh masyarakat Kalteng agar
dapat berjalan maksimal. Apalagi jika lahan sangat terbatas.
Pihaknya juga sudah
mengagendakan kunjungan ke sejumlah daerah di Kalteng, khususnyabyang pernah
menerima PSR. Seperti wilayah kotim dan lainnya. “Hal tersebut penting agar
mengetahui program tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak,†pungkasnya.