PALANGLA RAYA – Banyaknya persoalan di lapangan terkait
penyaluran bantuan sosial, baik dari pusat dan provinsi menjadi sorotan anggota
DPRD Kalteng. Pasalnya, penyaluran bansos banyak yang tidak sesuai dan
penyaluran amburadul di tengah pandemi corona virus atau covid-19.
Anggota DPRD Kalteng Fajar Hariady mengatakan,
berdasarkan hasil reses masing-masing dapil DPRD Kalteng, persoalan yang
ditemukan hampir sama terkait penyaluran bansos. Mulai dari data tidak sesuai,
penerima tidak tepat, dan penyaluran yang bermasalah.
“Untuk bantuan sosial dari pusat, baik itu PKH,
BPNT, maupun BST persoalan yang ditemukan di lapangan umumnya persoalan data
penerima. Kementerian Sosial (Kemensos) masih menggunakan data lama, itu sesuai
dengan hasil temuan reses kami di lapangan,” ucapnya.
Menurut Wakil Rakyat dari Dapil II meliputi Kotim dan
Seruyan ini, pemerintah pusat harusnya memperbaiki data penerima. Dan hal itu
juga menjadi usulan dan masukan pemerintah desa agar data diperbaiki.
“Banyak pemerintah desa yang mengusulkan dan
pemutahiran data PKM dilakukan dengan teliti. Pemerintah desa meminta dalam
pendataan program pusat, baik oleh Dinsos maupun pendamping program pusat harus
melibatkan pihak desa,” ujarnya.
Sementara terkait bantuan sosial dari Provinsi Kalteng,
juga banyak ditemukan persoalan. Itu mulai dari tumpang tindih data penerima
dan penyaluran yang banyak tidak sesuai.
“Untuk bantuan provinsi, banyak OPD yang ikut
menjadi pihak yang mendata. Tetapi kurang koordinasi, sehingga banyak data
penerima yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Anggota Komisi II
DPRD Kalteng ini mengatakan, dari 10 OPD yang diberi tanggung jawab mendata
BLT. Paling banyak ada di Dinsos dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
“Melihat realita ini, ilmu managemen memang benar terkait ‘the problem is
in the detlails’. Masalahnya selalu sembunyi didetail pelaksanaan. Terori
hebat, konsep bagus, sosialisasi gencar, itu semua belum cukup,”
pungkasnya.