PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Legislator Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mendorong sejumlah wilayah di ibu kota Kalteng agar beralih status dari kelurahan menjadi desa. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah pinggiran kota.
Menurutnya, ada beberapa kawasan yang secara karakteristik lebih tepat disebut desa, namun hingga kini masih berstatus kelurahan. Kondisi tersebut membuat wilayah dimaksud tidak bisa mengakses dana desa dari pemerintah pusat.
“Karena memang ada beberapa kelurahan di Kota Palangka Raya ini yang sebenarnya bentuknya itu desa, tetapi statusnya justru kelurahan sehingga tidak mendapat dana desa dari pemerintah pusat,” katanya pada Senin (25/8/2025).
Khemal mencontohkan, wilayah seperti Kelurahan Mungku Baru, Bukit Sua, Panjehang, dan Kanarakan, seharusnya bisa mendapat dana desa untuk menopang pembangunan. Selama ini, kebutuhan pembangunan di daerah itu masih bergantung pada APBD Kota Palangka Raya.
“Kalau beberapa wilayah itu bisa beralih status menjadi desa, tentu mereka akan mendapatkan dana desa sebesar Rp2 miliar yang bisa memaksimalkan pembangunan di wilayahnya,” ucapnya.
Politisi yang juga Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya itu menegaskan akan mengkaji mekanisme peralihan status kelurahan ke desa sebagai solusi bagi pembangunan wilayah pinggiran agar tidak tertinggal.
“Kalau dapat Rp2 miliar kan, artinya jalan-jalan yang berlubang itu bisa ditangani melalui APBDes. Saya yakin itu akan lebih optimal lagi dalam meningkatkan pembangunan,” ujarnya.
Khemal menambahkan, meski saat ini pembangunan di beberapa kawasan masih ditopang APBD Kota, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemerataan. Ia percaya, Pemko Palangka Raya tidak akan tebang pilih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini kita optimalkan menggunakan anggaran yang ada. Karena kami yakin Pemerintah Kota Palangka Raya sudah bekerja keras dalam mewujudkan pemerataan pembangunan,” tutupnya. (jef)