PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi. Mengingatkan Pemerintah Kota Palangka Raya agar kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 tidak sampai mengganggu kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pada unit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dan puskesmas.
Menurut Hasan Busyairi. Efisiensi memang perlu dilakukan untuk menyesuaikan kondisi fiskal nasional. Namun, langkah tersebut harus disertai strategi matang, agar tidak berdampak pada layanan dasar masyarakat.
“Efisiensi boleh, tapi jangan sampai membuat pelayanan publik menurun. BLUD justru harus makin profesional dan inovatif dalam meningkatkan mutu layanan,” ujarnya pada Sabtu, (25/10/2025).
Ia menilai, RSUD dan puskesmas memiliki peran vital dalam mendukung akses kesehatan warga Palangka Raya. Karena itu, DPRD mendorong agar Pemko memperkuat sistem manajemen dan pengawasan BLUD, terutama dalam aspek keuangan dan SDM.
“Kami ingin BLUD benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel. Evaluasi kinerja jangan hanya formalitas tahunan, tapi harus menjadi alat ukur untuk perbaikan nyata di lapangan,” ujarnya.
Hasan Busyairi juga menyarankan. Agar setiap BLUD memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk mencari peluang kemitraan dengan sektor swasta atau lembaga sosial, selama tetap dalam koridor regulasi.
“Kreativitas menjadi kunci. Misalnya melalui optimalisasi pengelolaan laboratorium, apotek, dan layanan penunjang lainnya agar bisa menambah pendapatan tanpa membebani masyarakat,” ucapnya. (jef)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi. Mengingatkan Pemerintah Kota Palangka Raya agar kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 tidak sampai mengganggu kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pada unit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dan puskesmas.
Menurut Hasan Busyairi. Efisiensi memang perlu dilakukan untuk menyesuaikan kondisi fiskal nasional. Namun, langkah tersebut harus disertai strategi matang, agar tidak berdampak pada layanan dasar masyarakat.
“Efisiensi boleh, tapi jangan sampai membuat pelayanan publik menurun. BLUD justru harus makin profesional dan inovatif dalam meningkatkan mutu layanan,” ujarnya pada Sabtu, (25/10/2025).
Ia menilai, RSUD dan puskesmas memiliki peran vital dalam mendukung akses kesehatan warga Palangka Raya. Karena itu, DPRD mendorong agar Pemko memperkuat sistem manajemen dan pengawasan BLUD, terutama dalam aspek keuangan dan SDM.
“Kami ingin BLUD benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel. Evaluasi kinerja jangan hanya formalitas tahunan, tapi harus menjadi alat ukur untuk perbaikan nyata di lapangan,” ujarnya.
Hasan Busyairi juga menyarankan. Agar setiap BLUD memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk mencari peluang kemitraan dengan sektor swasta atau lembaga sosial, selama tetap dalam koridor regulasi.
“Kreativitas menjadi kunci. Misalnya melalui optimalisasi pengelolaan laboratorium, apotek, dan layanan penunjang lainnya agar bisa menambah pendapatan tanpa membebani masyarakat,” ucapnya. (jef)
