Pemprov Kalteng menghadirkan sistem pengaduan digital pendidikan melalui WBS, yang memungkinkan masyarakat, siswa, dan guru melapor secara aman dan rahasia untuk meningkatkan transparansi layanan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan akses internet di kantor desa telah terpenuhi, dan kini mulai mengalihkan fokus pada perluasan jaringan ke fasilitas publik di wilayah pedalaman.
Pemprov Kalteng menyesuaikan anggaran dan melakukan efisiensi menyusul pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat hingga 79 persen, agar layanan publik tetap berjalan.
