PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memberikan perhatian khusus serta memprioritaskan alokasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Memperhatikan kondisi cuaca di wilayah Kota Palangka Raya yang suhu udaranya berada pada level berbahaya, DPRD Kota Palangka Raya merekomendasikan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya mengalokasikan anggaran dengan berfokus untuk penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Juru Bicara Banggar DPRD Kota Palangka Raya, Sudarto, Jumat (25/9/2026).
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Palangka Raya, penyesuaian anggaran perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendesak yang dihadapi daerah, termasuk penanganan dampak karhutla yang setiap tahun menjadi ancaman bagi masyarakat Kota Cantik.
Selain sektor penanggulangan bencana, Banggar juga menyoroti pentingnya optimalisasi kinerja seluruh perangkat daerah dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia hingga akhir tahun anggaran.
“Agar seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya meningkatkan kinerja dan efektivitas penyerapan anggaran secara maksimal, mengingat untuk pelaksanaan terbatas menjelang akhir tahun dan memastikan setiap kegiatan fisik mematuhi target waktu yang telah ditetapkan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan di lapangan,” tegasnya.
Banggar juga mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Agar Pemerintah Kota Palangka Raya terus menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal dan realistis, dan melakukan sinkronisasi dan evaluasi terhadap penetapan target PAD dan patut terealisasi,” tutur Sudarto.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap kebijakan dalam APBD Perubahan 2026 dapat lebih responsif terhadap kondisi yang berkembang di lapangan, terutama dalam menghadapi ancaman karhutla dan dampaknya terhadap kesehatan maupun aktivitas masyarakat. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memberikan perhatian khusus serta memprioritaskan alokasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Memperhatikan kondisi cuaca di wilayah Kota Palangka Raya yang suhu udaranya berada pada level berbahaya, DPRD Kota Palangka Raya merekomendasikan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya mengalokasikan anggaran dengan berfokus untuk penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Juru Bicara Banggar DPRD Kota Palangka Raya, Sudarto, Jumat (25/9/2026).
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Palangka Raya, penyesuaian anggaran perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendesak yang dihadapi daerah, termasuk penanganan dampak karhutla yang setiap tahun menjadi ancaman bagi masyarakat Kota Cantik.
Selain sektor penanggulangan bencana, Banggar juga menyoroti pentingnya optimalisasi kinerja seluruh perangkat daerah dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia hingga akhir tahun anggaran.
“Agar seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya meningkatkan kinerja dan efektivitas penyerapan anggaran secara maksimal, mengingat untuk pelaksanaan terbatas menjelang akhir tahun dan memastikan setiap kegiatan fisik mematuhi target waktu yang telah ditetapkan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan di lapangan,” tegasnya.
Banggar juga mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Agar Pemerintah Kota Palangka Raya terus menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal dan realistis, dan melakukan sinkronisasi dan evaluasi terhadap penetapan target PAD dan patut terealisasi,” tutur Sudarto.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap kebijakan dalam APBD Perubahan 2026 dapat lebih responsif terhadap kondisi yang berkembang di lapangan, terutama dalam menghadapi ancaman karhutla dan dampaknya terhadap kesehatan maupun aktivitas masyarakat. (adr)
