PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Untuk Kalteng, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih difokuskan pada tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Menyoroti hal tersebut, Ketua DPRD yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai PDI Perjuangan Provinsi Kalteng, Sigit K Yunianto (SKY), menyambut baik hal tersebut.
SKY menjelaskan, untuk PPPK Â memang masalah mendasar sekarang di Kalimantan Tengah hanya dua sektor ini saja, yaitu sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Ia juga menambahkan bahwa masih membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar.
SKY menjelaskan. Permasalahan yang sering terjadi. Setelah penetapan menjadi PPPK. Ketika setelah penempatan, baru satu tahun sudah ingin pindah. “Alangkah baiknya, PPPK itu kita mengambil anak-anak kita yang dari daerah tersebut. Supaya begitu menjadi PPPK, mereka tidak mau pengen pindah. Jadi itu salah satu strategi kebijakanlah,” kata SKY, saat diwawancarai media di Kantor DPRD Kota Palangkaraya, Senin (25/9).
Menurutnya, ada juga alokasi dari Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kondisi daerah yang dibutuhkan seperti apa. Ada berbagai macam pertimbangan yang mengakibatkan Kalteng hanya membuka PPPK di dua sektor. Dan mungkin, dari Pemda juga mengusulkan untuk membuka di instansi lain.
“Tapi mungkin ada keterbatasan yang harus direkrut. Harus disesuaikan dengan anggaran, kebijakan. Kalau hanya itu, sekiranya masih ada peluang yang bisa dibuka di sektor lain, misalnya di instansi A, saya kira tidak ada masalah,” tandasnya.(ana/*/ind)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Untuk Kalteng, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih difokuskan pada tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Menyoroti hal tersebut, Ketua DPRD yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai PDI Perjuangan Provinsi Kalteng, Sigit K Yunianto (SKY), menyambut baik hal tersebut.
SKY menjelaskan, untuk PPPK Â memang masalah mendasar sekarang di Kalimantan Tengah hanya dua sektor ini saja, yaitu sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Ia juga menambahkan bahwa masih membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar.
SKY menjelaskan. Permasalahan yang sering terjadi. Setelah penetapan menjadi PPPK. Ketika setelah penempatan, baru satu tahun sudah ingin pindah. “Alangkah baiknya, PPPK itu kita mengambil anak-anak kita yang dari daerah tersebut. Supaya begitu menjadi PPPK, mereka tidak mau pengen pindah. Jadi itu salah satu strategi kebijakanlah,” kata SKY, saat diwawancarai media di Kantor DPRD Kota Palangkaraya, Senin (25/9).
Menurutnya, ada juga alokasi dari Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kondisi daerah yang dibutuhkan seperti apa. Ada berbagai macam pertimbangan yang mengakibatkan Kalteng hanya membuka PPPK di dua sektor. Dan mungkin, dari Pemda juga mengusulkan untuk membuka di instansi lain.
“Tapi mungkin ada keterbatasan yang harus direkrut. Harus disesuaikan dengan anggaran, kebijakan. Kalau hanya itu, sekiranya masih ada peluang yang bisa dibuka di sektor lain, misalnya di instansi A, saya kira tidak ada masalah,” tandasnya.(ana/*/ind)
