30 C
Jakarta
Thursday, March 28, 2024

Komisi I DPRD Banjar Belajar NJOP di DPRD Palangka Raya

PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Banjar, Selasa (25/5) di Ruang Tamu DPRD Kota Palangka Raya.

Rombongan yang terdiri dari Komisi I DPRD Kabupaten Banjar tersebut diterima oleh Tenaga Ahli DPRD Kota Palangka Raya, M Saubari Kasmiran.

Saubari menyampaikan dalam kunjungan tersebut, pihaknya berdiskusi terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pemerintah dengan keinginan masyarakat.

“Dalam kunjungan komisi I DPRD Kabupaten Banjar tersebut dibahas terkait penetapan NJOP pemerintah dengan keinginan masyarakat,” ucap Saubari.

Dalam diskusi tersebut, Saubari memaparkan bagaimana penerapan NJOP dengan keinginan di masyarakat dan penyelesaian sengketa pembebasan lahan seperti pembangunan pemerintah yang terkena dengan lahan masyarakat.

Baca Juga :  Tiga Raperda Disiapkan untuk Tahun 2022

“Selain itu dipaparkan juga bagaimana penyelesaian sengketa lahan, seperti halnya proyek pemerintah, pembangunan pemerintah yang terkena lahan masyarakat,” tutup Saubari. 

PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Banjar, Selasa (25/5) di Ruang Tamu DPRD Kota Palangka Raya.

Rombongan yang terdiri dari Komisi I DPRD Kabupaten Banjar tersebut diterima oleh Tenaga Ahli DPRD Kota Palangka Raya, M Saubari Kasmiran.

Saubari menyampaikan dalam kunjungan tersebut, pihaknya berdiskusi terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pemerintah dengan keinginan masyarakat.

“Dalam kunjungan komisi I DPRD Kabupaten Banjar tersebut dibahas terkait penetapan NJOP pemerintah dengan keinginan masyarakat,” ucap Saubari.

Dalam diskusi tersebut, Saubari memaparkan bagaimana penerapan NJOP dengan keinginan di masyarakat dan penyelesaian sengketa pembebasan lahan seperti pembangunan pemerintah yang terkena dengan lahan masyarakat.

Baca Juga :  Tiga Raperda Disiapkan untuk Tahun 2022

“Selain itu dipaparkan juga bagaimana penyelesaian sengketa lahan, seperti halnya proyek pemerintah, pembangunan pemerintah yang terkena lahan masyarakat,” tutup Saubari. 

Terpopuler

Artikel Terbaru