PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Palangka Raya, kembali melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Ruang Komisi DPRD Kota Palangka Raya, Senin(19/7)
Dalam rapat tersebut, disusun rekomendasi dari hasil pembahasan Pansus yang dilakukan beberapa waktu lalu.Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Riduanto yang diikuti oleh Inspektorat beserta perangkat Daerah terkait yang terlibat dalam rekomendasi LHP BPK RI tersebut.
“kita hari ini rapat menyusun terkait rekomendasi DPRD terkait LHP BPK RI Perwakilan Kalteng dari semua item dari temuan BPK RI Kalteng untuk Pemko itu sudah klear semua” ucap Ketua Pansus DPRD Kota Palangka Raya Riduanto kepada awak media, Senin (19/7).
Riduanto yang juga menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) ini mengatakan, dari hasil rekomendasi tersebut akan disampaikan di dalam rapat paripurna yang akan dijadwalkan tanggal 23 Juli.
“Pansus LHP BPK RI dari DPRD Kota Palangka Raya saat ini sudah membahas 3 kali rapat terkait hal tersebut, dijadwalkan akan diparipurnakan tanggal 23 Juli 2021 nanti,” tukasnya.
PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Palangka Raya, kembali melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Ruang Komisi DPRD Kota Palangka Raya, Senin(19/7)
Dalam rapat tersebut, disusun rekomendasi dari hasil pembahasan Pansus yang dilakukan beberapa waktu lalu.Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Riduanto yang diikuti oleh Inspektorat beserta perangkat Daerah terkait yang terlibat dalam rekomendasi LHP BPK RI tersebut.
“kita hari ini rapat menyusun terkait rekomendasi DPRD terkait LHP BPK RI Perwakilan Kalteng dari semua item dari temuan BPK RI Kalteng untuk Pemko itu sudah klear semua” ucap Ketua Pansus DPRD Kota Palangka Raya Riduanto kepada awak media, Senin (19/7).
Riduanto yang juga menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) ini mengatakan, dari hasil rekomendasi tersebut akan disampaikan di dalam rapat paripurna yang akan dijadwalkan tanggal 23 Juli.
“Pansus LHP BPK RI dari DPRD Kota Palangka Raya saat ini sudah membahas 3 kali rapat terkait hal tersebut, dijadwalkan akan diparipurnakan tanggal 23 Juli 2021 nanti,” tukasnya.
