Site icon Prokalteng

Kenaikan APBD Tergantung Realisasi

Ketua Komisi C DPRD Kota Palangkaraya M Hasan Busyairi. (HAFIDZ/PROKALTENG.CO)

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO  – Penyampaian pemandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Palangkaraya terhadap pidato pengantar Pj Wali Kota Palangkaraya Hera Nugrahayu  tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, Minggu (15/10).

Ketua Komisi C Bidang Kesejahteraan Rakyat Hasan Busyairi menjelaskan, pihaknya dari Fraksi Partai Golkar dapat menerima dan akan mendiskusikan pada tingkat selanjutnya. Hal ini dilakukan sesuai mekanisme yang sudah ada mengenai tata tertib di DPRD Kota Palangkaraya.

“Untuk APBD secara garis besarnya ada kenaikan 3,05 persen yang tadinya 1,2 persen menjadi 1,25 persen. Kurang lebih kenaikan Rp 49 miliar,” ujarnya.

Menurut Hasan, kenaikan tersebut tidak pasti, artinya akan ada perubahan tergantung realisasi yang sekarang sedang berjalan. Namun pihaknya mengakui sudah ada kenaikan dibanding Tahun 2023 lalu.

“Bisa jadi anggaran yang telah ditetapkan sekarang ini setelah realisasi akan ada penambahan lagi,” ucapnya.

Ketua Komisi C itu menerangkan setelah pembahasan rancangan APBD 2024, nanti dibulan ketiga atau keempat akan dilakukan evaluasi hasil penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sementara ini dari penyerapan sudah cukup bagus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hampir 95 persen,” ungkapnya.

Sementara itu Fraksi Partai Golkar tersebut mengeluhkan telah terjadi kendala pada beberapa dinas, terkait pengurangan penyerapan anggaran. Hal tersebut, karena Covid-19 melanda Kota Palangkaraya pada waktu itu. Sementara penyerapan anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) dibidang pelayanan, namun warga Kota Palangkaraya saat itu takut untuk memeriksakan kesehatan dengan alasan takut tertular Covid-19.

“Itu dulu waktu zaman Covid-19, sekarang Tahun 2023 dan berakhir Covid-19 penyerapan anggaran Dinkes cukup bagus,” kata Hasan. (tim)

Exit mobile version