PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur Makan Bergizi gratis (MBG). Namun, hingga saat ini, proyek tersebut terkendala oleh belum adanya survei dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Wakil Ketua I Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Dede Ardiansyah.Pihak BGN juga mungkin sedang menunggu petunjuk teknis (juknis) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proyek ini. Ia menyebutkan. Bahwa semua pihak yang terlibat harus berhati-hati agar tidak mengambil langkah yang salah tanpa adanya kejelasan mengenai juknis tersebut.
“Mungkin BGN menunggu jugakan juknisnya. Jadi kita semua ini mau bergerak begini takut salah jadi kewenangan semua yang diatur dalam juknis ini yang semuanya harus diketahui terlebih dahulu,” ujar Dede, Rabu (12/2/2025).
Pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan dari Dede yang mengungkapkan bahwa meskipun Pemko Palangka Raya sudah mengambil langkah awal yang cukup baik, dengan menyiapkan lahan dan berinisiatif terlebih dahulu, masih ada kekhawatiran dari pihak-pihak terkait. Tanpa adanya juknis, masing-masing instansi belum bisa memastikan batas kewenangannya dalam program ini.
“Memang pemko sudah cukup bagus sudah menyiapkan, sudah jalan duluan, bereaksi duluan tapi pihak – pihak yang terkait ini jugakan masih khawatir jugakan karena sampai dimana tupoksi kewenangan masing – masing,” ungkapnya.
Meski ada kekhawatiran terkait kewenangan, Dede optimis proyek ini dapat berjalan lancar begitu juknisnya keluar.
“Begitu juknis turun, semua pihak akan tahu apa yang menjadi kewenangan masing-masing, dan program ini bisa segera dimulai,” pungkasnya. (ndo)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur Makan Bergizi gratis (MBG). Namun, hingga saat ini, proyek tersebut terkendala oleh belum adanya survei dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Wakil Ketua I Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Dede Ardiansyah.Pihak BGN juga mungkin sedang menunggu petunjuk teknis (juknis) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proyek ini. Ia menyebutkan. Bahwa semua pihak yang terlibat harus berhati-hati agar tidak mengambil langkah yang salah tanpa adanya kejelasan mengenai juknis tersebut.
“Mungkin BGN menunggu jugakan juknisnya. Jadi kita semua ini mau bergerak begini takut salah jadi kewenangan semua yang diatur dalam juknis ini yang semuanya harus diketahui terlebih dahulu,” ujar Dede, Rabu (12/2/2025).
Pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan dari Dede yang mengungkapkan bahwa meskipun Pemko Palangka Raya sudah mengambil langkah awal yang cukup baik, dengan menyiapkan lahan dan berinisiatif terlebih dahulu, masih ada kekhawatiran dari pihak-pihak terkait. Tanpa adanya juknis, masing-masing instansi belum bisa memastikan batas kewenangannya dalam program ini.
“Memang pemko sudah cukup bagus sudah menyiapkan, sudah jalan duluan, bereaksi duluan tapi pihak – pihak yang terkait ini jugakan masih khawatir jugakan karena sampai dimana tupoksi kewenangan masing – masing,” ungkapnya.
Meski ada kekhawatiran terkait kewenangan, Dede optimis proyek ini dapat berjalan lancar begitu juknisnya keluar.
“Begitu juknis turun, semua pihak akan tahu apa yang menjadi kewenangan masing-masing, dan program ini bisa segera dimulai,” pungkasnya. (ndo)
