PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2025.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan dari 15 OPD yang memiliki tugas menggali PAD, terdapat tujuh OPD yang realisasinya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
“Setelah kita melakukan pembahasan, dari 15 OPD yang mempunyai tugas menggali PAD, terdapat tujuh OPD yang tidak mencapai target. Ada yang realisasinya sekitar 90 persen, 93 persen, bahkan ada yang masih nol persen,” ujarnya, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Subandi, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan target PAD belum tercapai. Di antaranya belum optimalnya penggalian potensi pendapatan, pemanfaatan aset daerah yang masih terbatas, serta perlunya digitalisasi sistem pemungutan.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD penghasil PAD, terutama yang belum memenuhi target pada tahun 2025.
“Kami meminta kepada pemerintah kota agar melakukan evaluasi terhadap OPD yang belum tercapai targetnya dan memaksimalkan kinerja pada tahun 2026, sehingga target PAD yang telah ditetapkan dapat tercapai,” katanya.
Di sisi lain, Subandi menyebut terdapat delapan OPD yang justru mampu melampaui target PAD. Menurutnya, capaian tersebut patut mendapatkan apresiasi dan menjadi contoh bagi OPD lainnya dalam meningkatkan kinerja penggalian pendapatan daerah. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2025.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan dari 15 OPD yang memiliki tugas menggali PAD, terdapat tujuh OPD yang realisasinya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
“Setelah kita melakukan pembahasan, dari 15 OPD yang mempunyai tugas menggali PAD, terdapat tujuh OPD yang tidak mencapai target. Ada yang realisasinya sekitar 90 persen, 93 persen, bahkan ada yang masih nol persen,” ujarnya, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Subandi, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan target PAD belum tercapai. Di antaranya belum optimalnya penggalian potensi pendapatan, pemanfaatan aset daerah yang masih terbatas, serta perlunya digitalisasi sistem pemungutan.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD penghasil PAD, terutama yang belum memenuhi target pada tahun 2025.
“Kami meminta kepada pemerintah kota agar melakukan evaluasi terhadap OPD yang belum tercapai targetnya dan memaksimalkan kinerja pada tahun 2026, sehingga target PAD yang telah ditetapkan dapat tercapai,” katanya.
Di sisi lain, Subandi menyebut terdapat delapan OPD yang justru mampu melampaui target PAD. Menurutnya, capaian tersebut patut mendapatkan apresiasi dan menjadi contoh bagi OPD lainnya dalam meningkatkan kinerja penggalian pendapatan daerah. (adr)
