PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kota Palangka Raya mendukung langkah penertiban reklame ilegal oleh Satpol PP. Namun, dewan mengingatkan agar penindakan reklame tak berizin dilakukan tegas tanpa tebang pilih demi menjaga keadilan dan ketertiban kota.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, menegaskan penertiban reklame ilegal ini penting sebagai bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Perda), sekaligus menjaga wajah kota tetap rapi dan tertata.
“Langkah Satpol PP sudah tepat. Ini bagian dari penegakan aturan, supaya kota tetap tertib dan enak dipandang,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Meski mendukung, Hap mengingatkan agar penertiban dilakukan konsisten terhadap semua pihak tanpa pengecualian. Dia juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada pelaku usaha soal aturan pemasangan reklame.
“Jangan sampai tebang pilih. Penegakan harus adil, tapi juga dibarengi edukasi supaya pelaku usaha paham mekanisme perizinan dan tidak mengulang pelanggaran,” tegasnya.
Menurut dia, penataan reklame yang baik tak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika seluruh pemasangan dilakukan sesuai aturan.
“Kalau semua reklame berizin, selain kota tertata, PAD juga bisa maksimal,” pungkasnya. (jef)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kota Palangka Raya mendukung langkah penertiban reklame ilegal oleh Satpol PP. Namun, dewan mengingatkan agar penindakan reklame tak berizin dilakukan tegas tanpa tebang pilih demi menjaga keadilan dan ketertiban kota.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, menegaskan penertiban reklame ilegal ini penting sebagai bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Perda), sekaligus menjaga wajah kota tetap rapi dan tertata.
“Langkah Satpol PP sudah tepat. Ini bagian dari penegakan aturan, supaya kota tetap tertib dan enak dipandang,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Meski mendukung, Hap mengingatkan agar penertiban dilakukan konsisten terhadap semua pihak tanpa pengecualian. Dia juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada pelaku usaha soal aturan pemasangan reklame.
“Jangan sampai tebang pilih. Penegakan harus adil, tapi juga dibarengi edukasi supaya pelaku usaha paham mekanisme perizinan dan tidak mengulang pelanggaran,” tegasnya.
Menurut dia, penataan reklame yang baik tak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika seluruh pemasangan dilakukan sesuai aturan.
“Kalau semua reklame berizin, selain kota tertata, PAD juga bisa maksimal,” pungkasnya. (jef)
