PALANGKA RAYA-Wakil
Ketua I Komisi C DPRD Kota Palangka Raya M Hasan Busyairi mendukung upaya
pemerintah menjadikan Kota Palangka Raya bebas dari aksi prostitusi.
Pemerintah Kota (Pemko)
turut berkomitmen sambung Hasan, terbukti dengan melakukan penutupan beberapa
lokasi prostitusi. Langkah tersebut agar masyarakat tidak melakukan aktivitas
yang telah dilarang dan terbebas dari penyakit menular seperti virus HIV Aids.
“Saat ini, kondisi
lokalisasi seperti di Km 12 bukan sebagai tempat hiburan malam dan telah
dialihkan sepenuhnya sebagai kawasan pemukiman masyarakat. Ketika penetapan
status wilayah sudah dilakukan, lalu dialih fungsikan kembali menjadi tempat
hiburan, maka tidak menutup kemungkinan pemko akan memberikan sanksi.
Politisi Fraksi Partai
Golkar ini juga mendorong agar pemko tidak lepas tangan dengan kondisi para
warga eks pekerja di sana pasca adanya penutupan lokalisasi. Dampak penutupan
kawasan lokalisasi tersebut, diakui Hasan tentu membuat masyarakat kehilangan
pekerjaan.
Untuk itu, ia berharap
dinas terkait terus mendampingi mereka serta memberikan pembinaan khususnya
melalui Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan pelatihan
sehingga kehidupan baru eks pekerja di sana bisa lebih mandiri untuk menghidupi
diri sendiri.
“Yang kita
khawatirkan, meskipun telah ditutup namun jika mereka dibiarkan tanpa ada
kejelasan untuk menjalankan kehidupan, maka mereka akan kembali ke kegiatan
lama mereka. Berikanlah pembinaan termasuk keterampilan yang telah diprogramkan
oleh pemerintah seperti kursus menjahit, tata boga, atau salon kecantikan tanpa
mereka harus kembali ke pekerjaan sebelumnya,” harapnya.
Di sisi lain,
berdasarkan info yang didapatkan pihaknya dijelaskan Hasan, saat ini memang ada
pengurangan jumlah penghuni wilayah eks lokalisasi tersebut. Pada awal tahun
2018, tercatat sebanyak 137 pekerja dan pada verifikasi tahun 2019 telah
berkurang menjadi 84 orang dimana mereka bersedia untuk pulang ke daerah
masing-masing atas keinginan sendiri dan mencari pekerjaan baru tanpa melakukan
praktik prostitusi.
“Sebagai upaya pemulihan atau rehabilitasi
sosial dan mencegah kegiatan serupa, kami harap saat ini diperkuat kembali
komunikasi dan sosialisasi terhadap mereka yang masih ada, agar tak kembali ke
pekerjaan sebelumnya,” pungkas Hasan.