PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangka Raya, menyoroti realisasi APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026 yang hingga akhir Juli baru mencapai 48,55 persen, dari target pendapatan daerah yang telah ditetapkan.
“Berdasarkan penjelasan Pemerintah Kota Palangka Raya, hingga 31 Juli 2026 realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp581,3 miliar atau sekitar 48,55 persen dari target sebesar Rp1,1 triliun,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, Rabu (2/9/2026).
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Golkar, saat menanggapi Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang diajukan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk dibahas bersama DPRD.
“Data tersebut menjadi gambaran penting mengenai kondisi pelaksanaan APBD yang sedang berjalan dan dapat dijadikan dasar dalam menyusun perubahan anggaran,” ujarnya.
Selain pendapatan daerah. Fraksi Golkar juga mencermati realisasi belanja daerah yang hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp496,5 miliar, atau sekitar 40,46 persen dari pagu anggaran sebesar lebih dari Rp1,2 triliun.
“Perubahan anggaran merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan daerah yang perlu disesuaikan dengan kondisi fiskal, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang berkembang,” ucap Hasan.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, Pemerintah Kota Palangka Raya memproyeksikan pendapatan daerah meningkat menjadi lebih dari Rp1,22 triliun. Sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai lebih dari Rp1,27 triliun dengan pembiayaan netto sebesar Rp53,26 miliar lebih.
“Kami memahami bahwa penyesuaian struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah untuk menyesuaikan kemampuan fiskal dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Fraksi Golkar menilai perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, sekaligus menjawab berbagai kebutuhan pembangunan yang berkembang di Kota Palangka Raya.
“Perubahan anggaran harus tetap diarahkan pada program-program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung pelayanan publik, memperkuat pembangunan daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” tegas Hasan.
Karena itu, Fraksi Golkar menyatakan sepakat agar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya bersama pemerintah daerah, guna mengoptimalkan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
“Kami berharap seluruh proses pembahasan dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan Kota Palangka Raya secara berkelanjutan,” pungkasnya. (adr)
