PURUK CAHU, PROKALTENG.CO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Murung Raya (Mura), Doni menyayangkan wacana rencana kebijakan impor
beras 1 ton dan Impor pangan lainnya, yang dianggapnya akan merugikan petani
lokal.
Rencana pemerintah untuk impor
beras sebanyak 1 ton, dimana saat ini akan memasuki masa panen raya tentu akan
merugikan para petani lokal.
“Karena dampak dari
kebijakan itu jika dilakukan adalah harga jual beras di tingkat petani akan
jatuh, bahkan kemungkinan tidak akan terserap. Saya menyayangkan sikap
pemerintah yang tidak berpihak kepada petani lokal,” ungkap Doni, Minggu
(28/3).
Doni melanjutkan, jika kita lihat
data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada potensi produksi periode januari
sampai April 2021 yang diprediksi bisa mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84%
dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 sebesar 11, 46 juta ton.
“Saya kira kebijakan impor
beras tidak diperlukan, karena kalau melihat data produksi beras tahun lalu
masih cukup memenuhi stok, ditambah potensi produksi awal tahun ini yang mau
memasuki panen raya, makannya akan mengalami surplus. Jadi seharusnya
pemerintah memanfaatkan itu untuk menggaungkan swasembada pangan, bukan malah
melakukan kebijakan impor,” tegas Doni.
Doni khawatir, jika kebijakan
impor beras 1 ton ini tetap dilaksanakan, bukan saja merugikan petani. Namun
juga akan menurunkan kepercayaan rakyat kepada presiden Joko Widodo yang selalu
menggaungkan kebijakan swasembada pangan.
“Kita tahu Presiden Joko Widodo
selalu menegaskan bahwa Indonesia harus bisa swasembada pangan. Maka dari itu
kebijakan yang dihasilkan dari setiap kementerian harus selalu selaras dengan
visi misi Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu kita perlu menolak rencana
kebijakan impor 1 ton beras,” pungkasnya.