PURUK CAHU,PROKALTENG.CO-Dengan tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi perlu upaya untuk segera mengatasi bersamasama. Baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, individu, komunitas, CSR, lintas sektor, maupun swasta.
Wakil Ketua II DPRD Murung Raya Rahmanto Muhidin mengajak untuk mencegah dan menangani permasalahan stunting di Kabupaten bermoto Tira Tangka Balang ini, dengan perlu melakukan pendekatan multi sektor melalui intervensi layanan spesifik dan sensitif secara konvergensi/terintegrasi yang dilakukan baik dari tingkat kabupaten, hingga desa/ kelurahan.
“Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan. Karenanya penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara perangkat daerah penanggungjawab layanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat,” kata Rahmanto, Kamis (19/10).
Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah mengamanatkan melalui Peraturan Presiden no. 72 Tahun 2021 untuk bersama-sama secara konvergen melakukan percepatan dan penurunan stunting.
“Semua pihak terkait harus bergerak searah dengan tujuan yang sama, menuntaskan permasalahan yang menimbulkan resiko stunting. Baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif,” tandasnya.
Berdasarkan SSGI tahun 2022 Kabupaten Murung Raya prevalensi balita stunting berada pada urutan tertinggi di Kalimantan Tengah yaitu sebesar 40,9 persen. Kemudian hasil pendataan keluarga Tahun 2021 keluarga beresiko stunting di Kabupaten Murung Raya juga cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan.
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan. Salah satu penyebab terjadinya stunting adalah kurangnya pengetahuan orangtua tentang pola asuh anak. (dad/ans/hnd)
PURUK CAHU,PROKALTENG.CO-Dengan tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi perlu upaya untuk segera mengatasi bersamasama. Baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, individu, komunitas, CSR, lintas sektor, maupun swasta.
Wakil Ketua II DPRD Murung Raya Rahmanto Muhidin mengajak untuk mencegah dan menangani permasalahan stunting di Kabupaten bermoto Tira Tangka Balang ini, dengan perlu melakukan pendekatan multi sektor melalui intervensi layanan spesifik dan sensitif secara konvergensi/terintegrasi yang dilakukan baik dari tingkat kabupaten, hingga desa/ kelurahan.
“Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan. Karenanya penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara perangkat daerah penanggungjawab layanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat,” kata Rahmanto, Kamis (19/10).
Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah mengamanatkan melalui Peraturan Presiden no. 72 Tahun 2021 untuk bersama-sama secara konvergen melakukan percepatan dan penurunan stunting.
“Semua pihak terkait harus bergerak searah dengan tujuan yang sama, menuntaskan permasalahan yang menimbulkan resiko stunting. Baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif,” tandasnya.
Berdasarkan SSGI tahun 2022 Kabupaten Murung Raya prevalensi balita stunting berada pada urutan tertinggi di Kalimantan Tengah yaitu sebesar 40,9 persen. Kemudian hasil pendataan keluarga Tahun 2021 keluarga beresiko stunting di Kabupaten Murung Raya juga cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan.
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan. Salah satu penyebab terjadinya stunting adalah kurangnya pengetahuan orangtua tentang pola asuh anak. (dad/ans/hnd)
