Menurutnya, pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD menjadi sarana untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“DPRD akan mencermati secara menyeluruh laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 guna memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat Murung Raya,” ujarnya.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kemajuan Kabupaten Murung Raya.(pan)
Menurutnya, pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD menjadi sarana untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“DPRD akan mencermati secara menyeluruh laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 guna memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat Murung Raya,” ujarnya.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kemajuan Kabupaten Murung Raya.(pan)
