NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Herianto mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah dalam menggelar sosialisasi Kamus Usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk perencanaan tahun anggaran 2027.
Kegiatan yang dilaksanakan ini tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menyinkronkan aspirasi konstituen dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terukur.
Dalam keterangannya kepada awak media usai kegiatan, Herianto, menekankan bahwa keberadaan Kamus Usulan Pokir ini sangat penting sebagai panduan bagi para anggota legislatif.
“Hal ini bertujuan agar setiap usulan yang dihimpun melalui masa reses memiliki landasan yang kuat serta sesuai dengan ketersediaan anggaran dan regulasi yang berlaku, sehingga meminimalisir penolakan usulan di tingkat teknis,” ujarnya, Senin (2/3) kepada awak media.
Menurut Herianto, sosialisasi ini memberikan gambaran yang jauh lebih transparan dan sistematis bagi DPRD dalam menyusun draf usulan pembangunan.
Dengan pemahaman yang mendalam mengenai kategori dan jenis usulan yang diperbolehkan, proses pengawalan Pokir diharapkan dapat berjalan lebih selaras dengan program prioritas yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap Pokir yang diusulkan benar-benar tepat sasaran. Fokus utama kami adalah memastikan bahwa setiap program yang diperjuangkan oleh kawan-kawan di legislatif manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Lamandau,” ungkapnya.
Selain mempermudah proses input data secara digital, standarisasi usulan melalui kamus ini juga diharapkan dapat meminimalisir kendala administratif saat proses verifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Hal ini menjadi krusial agar aspirasi mendesak dari warga tidak gugur hanya karena ketidaksesuaian nomenklatur atau format pengusulan yang salah.
Menutup pernyataannya, Politisi Partai Golkar ini menegaskan komitmen DPRD Lamandau untuk terus bersinergi dengan pihak eksekutif demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel.
“Saya berharap sinergi yang terbangun sejak tahap awal perencanaan ini akan melahirkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat dan mampu menjawab tantangan ekonomi serta sosial di masa depan,” tandasnya. (bib)
