Duduk Bersama Meninjau Ulang Skala Prioritas Proyek yang Didanai Mekanisme Pokir

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hj. Mariani. Menyoroti efektivitas penggunaan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, khususnya untuk proyek pembangunan jembatan di wilayah pedesaan.

Ia menilai, alokasi dana yang terbatas membuat banyak jembatan hanya dibangun seadanya dan belum memenuhi standar infrastruktur yang ideal.

“Ini perlu kita pikirkan bersama lagi, terutama untuk kegiatan pembangunan jembatan yang menggunakan dana pokir. Banyak jembatan yang kecil dan kondisinya sudah mengkhawatirkan, sementara dana pokir tidak cukup untuk membangun jembatan yang benar-benar kokoh,” ujar Mariani, Rabu (29/10/2025).

Menurut politisi Partai Golkar ini, besaran dana pokir yang minim menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan jembatan yang kuat dan berdaya guna jangka panjang. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah dan DPRD duduk bersama meninjau ulang skala prioritas proyek yang didanai melalui mekanisme pokir.

“Harus ada sinkronisasi antara kebutuhan riil di lapangan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau dewan dipaksa melaksanakan proyek dengan dana terbatas, hasilnya pasti tidak optimal,” tegasnya.

Mariani juga menekankan pentingnya pendekatan inovatif dalam pelaksanaan pembangunan, agar keterbatasan anggaran tidak menghambat fungsi dan manfaat infrastruktur bagi masyarakat.

“Kita harus mencari solusi kreatif supaya jembatan yang dibangun tetap fungsional meskipun dengan biaya efisien. Tidak harus selalu besar, yang penting manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, kondisi di lapangan menunjukkan banyak jembatan kecil di desa-desa masih sangat membutuhkan perhatian, terutama di wilayah pelosok yang menjadi akses utama warga untuk mobilitas dan distribusi hasil pertanian.

Namun, lanjut Mariani, anggota dewan juga dihadapkan pada tantangan pembagian dana pokir untuk berbagai sektor lain seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, hingga fasilitas sosial.

“Kita bisa mempertimbangkan desain jembatan sederhana yang kuat dan hemat biaya. Dengan begitu, pembangunan tetap berjalan tanpa membebani APBD,” tuturnya.

Mariani menegaskan, efisiensi penggunaan dana pokir bukan berarti mengurangi manfaat proyek, tetapi justru untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Aspek manfaat adalah hal yang utama. Lebih baik kita bangun beberapa jembatan sederhana yang bisa digunakan masyarakat ketimbang satu proyek besar yang belum tentu tuntas,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap usulan program dari dana pokir selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar arah pembangunan lebih jelas dan tidak tumpang tindih.

“Kami berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat. Dengan perencanaan yang matang, dana pokir bisa benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan,” tutupnya.(bah/kpg)

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hj. Mariani. Menyoroti efektivitas penggunaan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, khususnya untuk proyek pembangunan jembatan di wilayah pedesaan.

Ia menilai, alokasi dana yang terbatas membuat banyak jembatan hanya dibangun seadanya dan belum memenuhi standar infrastruktur yang ideal.

“Ini perlu kita pikirkan bersama lagi, terutama untuk kegiatan pembangunan jembatan yang menggunakan dana pokir. Banyak jembatan yang kecil dan kondisinya sudah mengkhawatirkan, sementara dana pokir tidak cukup untuk membangun jembatan yang benar-benar kokoh,” ujar Mariani, Rabu (29/10/2025).

Menurut politisi Partai Golkar ini, besaran dana pokir yang minim menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan jembatan yang kuat dan berdaya guna jangka panjang. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah dan DPRD duduk bersama meninjau ulang skala prioritas proyek yang didanai melalui mekanisme pokir.

“Harus ada sinkronisasi antara kebutuhan riil di lapangan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau dewan dipaksa melaksanakan proyek dengan dana terbatas, hasilnya pasti tidak optimal,” tegasnya.

Mariani juga menekankan pentingnya pendekatan inovatif dalam pelaksanaan pembangunan, agar keterbatasan anggaran tidak menghambat fungsi dan manfaat infrastruktur bagi masyarakat.

“Kita harus mencari solusi kreatif supaya jembatan yang dibangun tetap fungsional meskipun dengan biaya efisien. Tidak harus selalu besar, yang penting manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, kondisi di lapangan menunjukkan banyak jembatan kecil di desa-desa masih sangat membutuhkan perhatian, terutama di wilayah pelosok yang menjadi akses utama warga untuk mobilitas dan distribusi hasil pertanian.

Namun, lanjut Mariani, anggota dewan juga dihadapkan pada tantangan pembagian dana pokir untuk berbagai sektor lain seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, hingga fasilitas sosial.

“Kita bisa mempertimbangkan desain jembatan sederhana yang kuat dan hemat biaya. Dengan begitu, pembangunan tetap berjalan tanpa membebani APBD,” tuturnya.

Mariani menegaskan, efisiensi penggunaan dana pokir bukan berarti mengurangi manfaat proyek, tetapi justru untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Aspek manfaat adalah hal yang utama. Lebih baik kita bangun beberapa jembatan sederhana yang bisa digunakan masyarakat ketimbang satu proyek besar yang belum tentu tuntas,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap usulan program dari dana pokir selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar arah pembangunan lebih jelas dan tidak tumpang tindih.

“Kami berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat. Dengan perencanaan yang matang, dana pokir bisa benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan,” tutupnya.(bah/kpg)