SAMPIT, PROKALTENG.CO– Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur. Meminta pemerintah daerah setempat lebih transparan soal anggaran pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari berbagai sumber.
“Kami minta ada penjelasannya dari pemerintah daerah, berkaitan dengan dinas-dinas yang memberikan retribusi ke daerah, karena PAD kita selama ini tidak tercapai,” ujar Rudianur, Jumat (25/10).
Dirinya mengatakan realisasi PAD Kabupaten Kotim saat ini yang masih jauh dari harapan, dari target pendapatan yaitu Rp 2.428.261.420.400 dan yang tercapai baru sekitar Rp 1.690.065.785.362, dan masih sekitar Rp.738.195.635.038, dan itu harus hingga bulan Desember.
“Kami mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan upaya pencapaian PAD. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi bersama guna mencari kendala maupun solusi terkait penyerapan PAD itu,” ucap Rudianur.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga menyinggung terkait, laporan retribusi yang tidak sampai ke pihaknya, padahal DPRD juga membutuhkan data agar bisa menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal.
Contohnya Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian terkait retribusi UMKM yang dikelola oleh pemerintah daerah, berapa nilainya.
“Selain itu Dinas Kesehatan, karena saya dengar beberapa puskesmas juga ada retribusinya, apakah itu masuk ke BLUD atau ke pemda dan ini kami harus tau,” tegas Rudianur.
Dan ada beberapa dinas lain yang memiliki potensi retribusi untuk daerah. Seperti, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) terkait program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Dinas PUPR terkait sewa alat berat harus itu dapat disampaikan kepada pihaknya agar mengetahui.
“Kedepannya kami juga butuh data itu untuk pembahasan APBD 2025 dan ini mungkin bisa menambah PAD kita, Mari kita lakukan evaluasi bersama-sama untuk menggali sumber pendapatan tersebut,” tutupnya (bah/kpg).