Retribusi Daerah

DPRD Palangka Raya menilai realisasi PAD 2025 yang baru mencapai 97,09 persen belum optimal, sehingga mendorong langkah konkret, inovasi, dan digitalisasi untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

DPRD Palangka Raya mengingatkan pemerintah daerah agar kebijakan pajak daerah dan retribusi tidak memberatkan masyarakat.

Bapenda Palangka Raya membidik potensi PAD baru dari sewa lahan provider internet.

Pemko Palangka Raya mulai mengevaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan pertama (Januari–Maret).

DPRD Kota Palangka Raya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti LHP BPK RI terkait pajak dan retribusi daerah Pemkot Palangka Raya.

DPRD Palangka Raya menindaklanjuti temuan BPK terkait pajak dan retribusi daerah yang berpotensi mengurangi penerimaan.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang menunggak retribusi.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran retribusi daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya menandatangani kontrak sewa untuk tahun 2025 dengan sejumlah pelaku usaha kuliner di Taman Tunggal Sangomang Yos Sudarso.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur. Meminta pemerintah daerah setempat lebih transparan soal anggaran pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari berbagai sumber.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Tengah siapkan penyempurnaan, dengan uji public Raperda pajak dan retribusi daerah.