Kebutuhan Penerangan Jalan Menyangkut Keselamatan Masyarakat, Harus Jadi Prioritas

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti penurunan drastis anggaran untuk pembayaran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU), yang hanya mencukupi hingga bulan Oktober 2026.

Hal ini diketahui saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Hj. Mariani, menegaskan bahwa kebutuhan penerangan jalan adalah hal yang menyangkut keselamatan masyarakat, dan harus menjadi prioritas dalam APBD Perubahan 2026, karena pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim hanya menganggarkan hingga Bulan Oktober saja.

“Kita tidak ingin ada jalan yang gelap karena kekurangan anggaran. Penerangan jalan ini menyangkut keselamatan warga dan keamanan lingkungan. Jadi, kami akan dorong penuh agar kekurangannya bisa diakomodir di APBD Perubahan 2026,” tegas Mariani, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya. Penerangan jalan tidak sekadar fasilitas publik. Tetapi bagian dari upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat, terutama di kawasan padat lalu lintas dan permukiman.

“Banyak kasus kecelakaan atau tindak kriminal terjadi di ruas jalan yang minim penerangan. Itu sebabnya kami menilai sektor ini tidak boleh menjadi korban efisiensi anggaran,” ujar Mariani.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim melaporkan adanya penurunan pagu anggaran sebesar Rp14 miliar untuk tahun 2026. Dari total belanja Rp30,6 miliar di tahun 2025, kini hanya tersisa Rp16,65 miliar. Penurunan paling signifikan terjadi pada anggaran listrik PJU, yang anjlok dari Rp7,47 miliar menjadi Rp5,17 miliar.

Menurut Kepala Dishub Kotim, Raihansyah, dengan biaya listrik sekitar Rp 610 juta per bulan, dana tersebut hanya cukup menutupi kebutuhan hingga Oktober 2026. “Dengan anggaran Rp 5 miliar, masih ada kekurangan sekitar Rp2,8 miliar untuk tiga bulan terakhir,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Mariani menilai penurunan pagu tersebut tidak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan lapangan. Ia menekankan bahwa pertambahan titik PJU di berbagai wilayah harus diimbangi dengan perencanaan anggaran yang realistis.

“Kita justru menambah titik-titik PJU setiap tahun, tapi anggarannya malah turun. Ini tidak rasional. Komisi IV akan memanggil Dishub dan TAPD untuk membahas kembali rasionalisasi anggaran agar pelayanan publik tidak terganggu,” kata Mariani.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, terutama di sektor yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Jangan sampai efisiensi di atas kertas justru menimbulkan masalah di lapangan. Pemerintah daerah harus menyeimbangkan antara kebijakan fiskal dan kebutuhan publik,” tegas Politisi Partai Golkar ini.

Mariani juga menegaskan, DPRD siap memberikan dukungan anggaran untuk menutup kekurangan biaya listrik tersebut.

“Kalau memang ini menyangkut pelayanan publik, kami di DPRD pasti mendukung. Prinsipnya, jangan sampai masyarakat yang jadi korban karena lemahnya perencanaan,” pungkasnya.(bah/kpg)

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti penurunan drastis anggaran untuk pembayaran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU), yang hanya mencukupi hingga bulan Oktober 2026.

Hal ini diketahui saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Hj. Mariani, menegaskan bahwa kebutuhan penerangan jalan adalah hal yang menyangkut keselamatan masyarakat, dan harus menjadi prioritas dalam APBD Perubahan 2026, karena pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim hanya menganggarkan hingga Bulan Oktober saja.

“Kita tidak ingin ada jalan yang gelap karena kekurangan anggaran. Penerangan jalan ini menyangkut keselamatan warga dan keamanan lingkungan. Jadi, kami akan dorong penuh agar kekurangannya bisa diakomodir di APBD Perubahan 2026,” tegas Mariani, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya. Penerangan jalan tidak sekadar fasilitas publik. Tetapi bagian dari upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat, terutama di kawasan padat lalu lintas dan permukiman.

“Banyak kasus kecelakaan atau tindak kriminal terjadi di ruas jalan yang minim penerangan. Itu sebabnya kami menilai sektor ini tidak boleh menjadi korban efisiensi anggaran,” ujar Mariani.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim melaporkan adanya penurunan pagu anggaran sebesar Rp14 miliar untuk tahun 2026. Dari total belanja Rp30,6 miliar di tahun 2025, kini hanya tersisa Rp16,65 miliar. Penurunan paling signifikan terjadi pada anggaran listrik PJU, yang anjlok dari Rp7,47 miliar menjadi Rp5,17 miliar.

Menurut Kepala Dishub Kotim, Raihansyah, dengan biaya listrik sekitar Rp 610 juta per bulan, dana tersebut hanya cukup menutupi kebutuhan hingga Oktober 2026. “Dengan anggaran Rp 5 miliar, masih ada kekurangan sekitar Rp2,8 miliar untuk tiga bulan terakhir,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Mariani menilai penurunan pagu tersebut tidak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan lapangan. Ia menekankan bahwa pertambahan titik PJU di berbagai wilayah harus diimbangi dengan perencanaan anggaran yang realistis.

“Kita justru menambah titik-titik PJU setiap tahun, tapi anggarannya malah turun. Ini tidak rasional. Komisi IV akan memanggil Dishub dan TAPD untuk membahas kembali rasionalisasi anggaran agar pelayanan publik tidak terganggu,” kata Mariani.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, terutama di sektor yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Jangan sampai efisiensi di atas kertas justru menimbulkan masalah di lapangan. Pemerintah daerah harus menyeimbangkan antara kebijakan fiskal dan kebutuhan publik,” tegas Politisi Partai Golkar ini.

Mariani juga menegaskan, DPRD siap memberikan dukungan anggaran untuk menutup kekurangan biaya listrik tersebut.

“Kalau memang ini menyangkut pelayanan publik, kami di DPRD pasti mendukung. Prinsipnya, jangan sampai masyarakat yang jadi korban karena lemahnya perencanaan,” pungkasnya.(bah/kpg)