SAMPIT, PROKALTENG.CO– Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hj.Darmawati, meminta pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) lebih ekstra lagi melakukan pengawasan. Apalagi sebelumnya, sudah berkomitmen meningkatkan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, guna mengurangi angka penyalahgunaan di lapangan.
“Belum lama ini sempat viral terjadi adanya puluhan kendaraan jenis sepeda motor yang mogok setelah melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU di Kota Sampit,” kata Darmawati, Jumat (19/5).
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan, mengingat BBM Bersubsidi di daerah ini dinilai rentan terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga sangat merugikan masyarakat.
“Kami kira dalam hal ini BPH Migas lah yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan menindak kalau ada praktik-praktik yang diduga kuat dilakukan dan terjadi di daerah kita ini,” ujar Darmawati.
Politisi Partai Golkar ini juga berharap, agar aparat kepolisian di daerah ini tidak tinggal diam dan segera melakukan penyelidikan terhadap kejadian ini yang sempat viral tersebut sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat.
“Kalau kita lihat fakta dilapangan, aparat kepolisian sudah melakukan pemasangan police line di TKP, itu artinya sudah ada proses penegakan hukum, kita tunggu saja nanti hasilnya dan sejauh mana penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut,” tutupnya.(bah).
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hj.Darmawati, meminta pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) lebih ekstra lagi melakukan pengawasan. Apalagi sebelumnya, sudah berkomitmen meningkatkan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, guna mengurangi angka penyalahgunaan di lapangan.
“Belum lama ini sempat viral terjadi adanya puluhan kendaraan jenis sepeda motor yang mogok setelah melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU di Kota Sampit,” kata Darmawati, Jumat (19/5).
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan, mengingat BBM Bersubsidi di daerah ini dinilai rentan terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga sangat merugikan masyarakat.
“Kami kira dalam hal ini BPH Migas lah yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan menindak kalau ada praktik-praktik yang diduga kuat dilakukan dan terjadi di daerah kita ini,” ujar Darmawati.
Politisi Partai Golkar ini juga berharap, agar aparat kepolisian di daerah ini tidak tinggal diam dan segera melakukan penyelidikan terhadap kejadian ini yang sempat viral tersebut sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat.
“Kalau kita lihat fakta dilapangan, aparat kepolisian sudah melakukan pemasangan police line di TKP, itu artinya sudah ada proses penegakan hukum, kita tunggu saja nanti hasilnya dan sejauh mana penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut,” tutupnya.(bah).
