SAMPIT, PROKALTENG.CO– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengajak seluruh fraksi duduk bersama menyelesaikan konflik internal terkait Alat Kelengkapan Dewan (AKD) agar tidak mengganggu kinerja lembaga legislatif tersebut.
“Kami juga berharap jajaran pengurus partai politik agar bisa andil besar secara kekeluargaan untuk bisa menyelesaikan polemik yang ada di DPRD Kotim dalam hal menyangkut penyusunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kotim ini,” kata Ketua Fraksi PKB, M.Abadi saat di bincang di ruang kerjannya, Jumat (18/2).
Dirinya mengimbau fraksi dan partai politik bersama-sama menyelesaikan masalah ini karena kehadiran partai politik juga penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konflik internal diharapkan tidak sampai mengganggu kinerja DPRD karena dampaknya bisa merugikan masyarakat.
“Meskipun polemik di internal DPRD tidak ada kaitannya dengan pihak eksekutif. Namun, legislatif adalah bagian dari pemerintahan daerah sehingga juga perlu andil besar pimpinan eksekutif untuk dapat mendorong menyelesaikan masalah ini,” ujar Abadi.
Ia juga berharap konflik internal DPRD ini bisa segera diselesaikan. Kondisi ini dinilai tidak baik bagi DPRD sendiri maupun dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah, maka diharapakan bupati dapat memfasilitasi semua pihak terkait untuk melakukan penyesuaian demi kinerja lembaga DPRD sekaligus demi kondusivitas jalannya roda pemerintahan daerah.
“Kalau ini dibiarkan maka akan berdampak tidak baik di kalangan masyarakat sehingga masyarakat bisa saja beranggapan bagaimana bisa menyelesaikan masalah masyarakat, sementara masalah rumah tangga di dalam DPRD sendiri tidak bisa diselesaikan,” tutupnya.
Untuk di ketahui konflik internal terjadi saat pembahasan dan penetapan reposisi alat kelengkapan dewan pada Senin dan Selasa kemarin, ada dua fraksi yaitu fraksi PDI Perjuangan dan Demokrat yang tidak hadir dan tidak mengakui hasil reposisi yang disepakati lima fraksi lainnya yaitu Golkar, PAN, Gerindra, Nasdem dan PKB.
Dengan ketidak hadiran dua partai tersebut sehingga pada reposisi AKD mereka tidak memperoleh kursi, Kejadian itu berbuntut panjang karena berdampak terhadap kegiatan di lembaga, dan beberapa agenda rapat kerja sejumlah Komisi dengan mitra kerja juga ditunda.(bah)