SAMPIT,KALTENGPOS.CO-DPRD Kotawaringin Timur
(Kotim) menanggapi keluhan para pedagang pasar Ikan Mentaya Sampit yang datang
ke DPRD beberapa hari lalu. Mereka mengeluhkan semakin merosotnya omzet
penjualan, hal ini diduga imbas bermunculannya pasar dadakan yang ada di dalam
Kota Sampit.
Sekretaris
Komisi II DPRD Kabupaten Kotim, Juliansyah ST mengatakan, keluhan pedagang
pasar Ikan Mentaya Sampit, terkait operasional pasar dadakan, menjadi perhatian
pihaknya untuk dicarikan solusi terbaik. Pihaknya akan berkoordinasi dengan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kotim terlebih
dahulu.
“Permasalahan
ini menjadi perhatian kami di Komisi II. Kami nanti akan melakukan koordinasi
dengan pemerintah daerah dalam hal ini Disperindag yang membidangi masalah ini.
Kami perlu duduk bersama untuk melihat permasalahannya dan mencari bagaimana
solusinya supaya bisa diterima semua pihak,” ujarnya Senin (17/8).
Menurut
Juliansyah, masalah ini harus dibahas dengan kepala dingin dan mengedepankan
musyawarah. Maka pemerintah daerah juga tidak bisa menapikan keberadaan para
pedagang di pasar dadakan yang juga merupakan warga daerah ini dan sama-sama
untuk mencari penghidupan.
“Munculnya
para pedagang di pasar dadakan itu dikarenakan adanya potensi tingginya permintaan,
sehingga dampak positif maupun hal yang dianggap merugikan pihak lain, harus
dikaji secara bersama-sama agar diperoleh keputusan terbaik. Karena mereka
sama-sama mencari penghasilan untuk kehidupan keluarga,” ucapnya.
Politisi
Partai Gerindra ini juga meminta Disperindag untuk mencari cara agar ada jalan
terbaik sehingga para pedagang di pasar resmi dan pasar dadakan bisa berusaha
dengan baik. Dan yang sangat penting adalah kebijakan yang diambil jangan
sampai mengorbankan sebelah pihak, karena semua merupakan warga masyarakat
Kabupaten Kotim yang sama-sama harus diayomi.
“Aspirasi
para pedagang harus didengar sebagai bahan bagi pemerintah untuk merumuskan
masalah dan mencarikan solusinya, dengan adanya komunikasi yang baik, saya
yakin akan ada solusi yang terbaik pula bagi semua pihak. Kami, Komisi II tentu
menampung aspirasi pedagang, untuk meminta rapat dengar pendapat, dan kami akan
lakukan pembahasan terlebih dulu di internal Komisi II,” tutupnya.