SAMPIT, PROKALTENG.CO– Hingga saat ini peningkatan jalan serta ketersediaan listrik dan sarana telekomunikasi, masih menjadi harapan terbesar yang diharapan masyarakat di pelosok Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kepada pemerintah untuk dapat terealisasi.
“Ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Kebutuhan mendasar saat ini kan yaitu jalan, listrik dan telekomunikasi. Kalau tiga ini jalan maka perekonomian saudara-saudara kita di desa akan maju,” kata Anggota DPRD Kabupaten Kotim Parimus.SE, Rabu (9/11)
Dirinya menjelaskan, Keterbatasan infrastruktur membuat masyarakat terkendala dalam mengangkut dan memasarkan hasil pertanian. Keterbatasan infrastruktur ini berdampak terhadap tingginya biaya produksi dibanding hasil panen.
“Begitu pula keterbatasan listrik, cukup berdampak terhadap kegiatan pemerintahan dan ekonomi masyarakat di desa. Kondisi ini juga berdampak terhadap pendapatan masyarakat,” ucap Parimus.
Menurutnya, Kendala yang sama akibat keterbatasan sarana telekomunikasi, juga membuat ruang gerak masyarakat juga terbatas, padahal saat ini internet sangat dibutuhkan, termasuk dalam kegiatan ekonomi karena hampir semua sektor berkaitan dengan teknologi informasi seperti transaksi bisnis, pendidikan dan lainnya.
“Kami menilai, keterbatasan yang masih ada cukup berdampak terhadap upaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Akibatnya, pendapatan masyarakat juga belum sesuai harapan,” ujar parimus
Politisi partai Demokrat yang sudah duduk tiga periode di DPRD Kotim ini mengetahui persis kondisi dan keluhan masyarakat di pelosok. Untuk itulah dia tidak henti-hentinya memperjuangkan tiga bidang tersebut sebagai bagian upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kalau perekonomian masyarakat di kawasan pelosok meningkat, maka otomatis juga berimbas pada perekonomian masyarakat di pusat kota karena masyarakat akan menggunakan uang untuk berbelanja, sekolah, berobat dan berwisata ke kota hasilnya roda perekonomian berputar.
“Untuk itulah aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses maupun musyawarah perencanaan pembangunan harus bisa direalisasikan sehingga aktivitas perekonomian masyarakat di pelosok semakin lancar dan membawa manfaat bagi Kabupaten secara luas,” jelas Parimus.