SAMPIT, PROKALTENG.CO– Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui intansi terkait yaitu Dinas Perhubungan (Dishub), diminta untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pungutan parkir di daerah ini yang saat ini belum maksimal.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim Muhammad Kurniawan Anwar mendesak agar Dishub dalam halnya proyek parkir di daerah ini harus melakukan lelang terbuka. Sehingga benar-benar terkelola dengan baik dan mendatangkan PAD yang nyata bagi daerah ini untuk jangka panjang.
“Kami mendesak pemerintah daerah melalui Dishub yang mana kita ketahui mengurus persoalan parkir di kota Sampit ini, agar melakukan lelang terbuka terhadap proyek tersebut, tentunya kita ingin daerah ini mendapatkan PAD yang besar dan terarah sehingga tidak menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat,” kata Kurniawan, Jumat (4/11).
Dirinya juga meminta sistem pembayaran lelang juga harus dilakukan perubahan, harusnya pemenang lelang membayar duluan dengan satu tahun full, sesuai dengan angka yang sudah ditentukan, sehingga tidak terjadi tunggakan seperti yang terjadi belum lama ini, Dan PAD daerah bisa berjalan dengan baik.
“Kami minta sistem pembayaran lelang parkir harus di rubah, pemenang lelang harus pembayaran di depan dengan satu tahun anggaran, tidak ada lagi bayar tiga bulan dan enam bulan sehingga terjadi tunggakan yang menimbulkan masalah,” ujar Kurniawan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengharapkan agar instansi terkait terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap parkir-parkir liar yang dinilai merugikan daerah. Hal ini lantaran pungutan tersebut tidak masuk ke kas daerah atau dimanfaatkan oleh oknum semata.
“Kami juga mengharapkan agar Dishub kembali gencar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jukir di daerah ini, terutama mereka yang melakukan parkir secara liar, tidak perlu ditindak melainkan dibina, karena dengan demikian semuanya dapat terkontrol dan terkelola dengan baik,” harapnya.(bah)