SAMPIT, PROKALTENG.CO– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Rudianur, minta pemerintah daerah melelui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk serius mengatasi terkait tingginya inflasi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, karena laju inflasi terus meningkat.
Hal ini ditandai adanya masalah dari sisi produksi, sisi ketersediaan stok, dan dari sisi distribusi yang dampaknya akan mempengaruhi harga di pasar.”Kami minta pemerintah Kabupaten Kotim segera menginstruksikan TPID untuk.serius mengatasi terkait tingginya inflasi dengan mengendalikan stok dan harga komoditi yang menjadi penyebab utama inflasi tinggi di daerah ini, maka dari itu kenaikan inflasi harus segera diatasi,” kata Rudianur, Selasa (6/9).
Dirinya berpendapat bahwa sebenarnya Kabupaten Kotim kaya akan hasil bumi, seperti tanaman sayur-sayuran, Cebe, Bawang dan bahan pangan lainnya. Selain itu pula daerah ini kaya akan potensi ikan laut maupun tambak, Seharusnya hal ini dapat untuk menekan inflasi di Kabupaten Kotim.
“Untuk menahan lajunya inflasi di Kabupaten Kotim ini pemerintah harus sering melakukan operasi pasar, sidak ke pasar dan memastikan harga pangan di pasar agar tidak terlalu tinggi, serta memastikan kembali apakah ada stok yang sengaja tidak disalurkan ke pihak para pedagang,” ucap Rudianur.
Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan pengendalian inflasi harus menjadi fokus perhatian atau prioritas utama, Karena inflasi dampaknya cukup luas, termasuk pada pertumbuhan ekonomi dan berdampak pula pada persoalan pengangguran, kemiskinan. Ini menjadi fokus perhatian semua.
“Problem utamanya adalah terkait harga pangan dan energi. Harga pangan menjadi persoalan utama, karena beberapa negara melakukan penutupan ekspor bahan pangan. Sedangkan untuk harga cabe dan bawang merah yang menjadi komoditas penyumbang inflasi nasional, masih bisa diatasi, salah satunya dengan pemerataan distribusi sejumlah komoditas penyumbang inflasi,” ujar Rudianur.
Ia mengatakan saat yang lebih berat adalah inflasi dari sisi harga energi karena menjadi persoalan internasional, di Kabupaten Kotim agak sulit mengendalikan, karena ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat. Bahkan pemerintah pusat agak kewalahan menanggung subsidi, dari harga gas dan bahan bakar minyak (BBM).(bah)