SAMPIT, PROKALTENG.CO- Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Modika Latifah Munawarah meminta kepada seluruh perusahaan besar swasta (PBS) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit supaya memperdayakan atau memprioritaskan warga desa sekitar perusahaan untuk bekerja di perusahaan tersebut dan memberikan kesempatan kepada warga lokal supaya menduduki jabatan tertentu di perusahaan. Jangan hanya jadi buruh di wilayah desanya sendiri.
“Saya minta PBS di Kotim jangan terkesan tebang pilih dalam memilih karyawan yang menduduki jabatan manajemen. Perusahaan harus lebih adil terhadap orang asli daerah. Jangan hanya jadi buruh semata. Sementara dari segi pendidikan atau keahliannya mereka mampu bekerja,” ujar Modika saat dibincangi di ruang kerjannya, Senin (2/8).
Menurut dia, selama ini berdasarkan hasil pantau secara pribadi melihat masih ada kesenjangan sosial di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Setiap orang local hanya kebanyakan sebagai buruh saja. Kalau pun punya jabatan, itu hanya sekelas asisten. Itu pun jarang ada yang dominan. Hanya mandor dan satpam di kebun.
“Padahal kalau mereka diberikan kesempatan menduduki jabatan, mungkin bekerja juga bisa bagus. Selama ini yang terjadi hanya orang luar yang diprioritaskan punya jabatan,” terang Modika.
Politikus PDI Perjuangan ini juga meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan, ke depannya harus memperhatikan hal ini, agar warga lokal di kabupaten ini tidak lagi jadi buruh di daerahnya sendiri dan pihak perusahaan juga jangan hanya memprioritaskan orang luar daerah yang memiliki jabatan di perusahaan.
“Kalau hanya lulus SMA atau sederjat dan mereka bisa bekerja, apakah salah yang bersangkutan diberikan jabatan. Maka dari itu, dari sekarang saya harap manajemen PBS di Kotim tanpa terkecuali supaya bisa memperdayakan warga lokal untuk bekerja dan punya jabatan di perusahaan,” tandasnya.
SAMPIT, PROKALTENG.CO- Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Modika Latifah Munawarah meminta kepada seluruh perusahaan besar swasta (PBS) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit supaya memperdayakan atau memprioritaskan warga desa sekitar perusahaan untuk bekerja di perusahaan tersebut dan memberikan kesempatan kepada warga lokal supaya menduduki jabatan tertentu di perusahaan. Jangan hanya jadi buruh di wilayah desanya sendiri.
“Saya minta PBS di Kotim jangan terkesan tebang pilih dalam memilih karyawan yang menduduki jabatan manajemen. Perusahaan harus lebih adil terhadap orang asli daerah. Jangan hanya jadi buruh semata. Sementara dari segi pendidikan atau keahliannya mereka mampu bekerja,” ujar Modika saat dibincangi di ruang kerjannya, Senin (2/8).
Menurut dia, selama ini berdasarkan hasil pantau secara pribadi melihat masih ada kesenjangan sosial di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Setiap orang local hanya kebanyakan sebagai buruh saja. Kalau pun punya jabatan, itu hanya sekelas asisten. Itu pun jarang ada yang dominan. Hanya mandor dan satpam di kebun.
“Padahal kalau mereka diberikan kesempatan menduduki jabatan, mungkin bekerja juga bisa bagus. Selama ini yang terjadi hanya orang luar yang diprioritaskan punya jabatan,” terang Modika.
Politikus PDI Perjuangan ini juga meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan, ke depannya harus memperhatikan hal ini, agar warga lokal di kabupaten ini tidak lagi jadi buruh di daerahnya sendiri dan pihak perusahaan juga jangan hanya memprioritaskan orang luar daerah yang memiliki jabatan di perusahaan.
“Kalau hanya lulus SMA atau sederjat dan mereka bisa bekerja, apakah salah yang bersangkutan diberikan jabatan. Maka dari itu, dari sekarang saya harap manajemen PBS di Kotim tanpa terkecuali supaya bisa memperdayakan warga lokal untuk bekerja dan punya jabatan di perusahaan,” tandasnya.
