KUALA KAPUAS, PROKALTENG.CO – Kondisi masalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas yang belum usai, dan terus berpolemik antara manajemen dengan karyawan, bahkan dengan pelanggan, mendapatkan perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, H. Parij Ismeth Rinjani.
"Kita meminta untuk PDAM Kapuas segera dibenahi, dan lakukan audit," tegas Parij Ismeth Rinjani, Selasa (9/11).
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Selat ini, menambahkan adanya persoalan di PDAM Kapuas belum juga selesai, akan berdampak terhadap para pelanggan, maupun karyawan yang tidak lain masyarakat Kabupaten Kapuas.
"Harus ada langkah kongkrit, salah satunya berikan hak karyawan, kemudian audit terhadap penggunaan dana di PDAM Kapuas," jelasnya.
Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan, perlu diaudit Pjs lama kalau memang ada penyelewengan dalam penggunaan dana PDAM Kapuas, maka serahkan kepada penegak hukum untuk memprosesnya. "Proses hukum kalau ada penyimpangan dana," tegas Politisi Muda ini
Terkait asesment karyawan, menurut Ismeth, itu masih belum diperlukan, dan harusnya fokus dahulu untuk adanya Direktur PDAM Kapuas yang definitif akan menata nantinya. "Asesment belum perlu, dan selesaikan dulu hak karyawan. Baru nanti Direktur definitif menata untuk asesment," pungkasnya.
KUALA KAPUAS, PROKALTENG.CO – Kondisi masalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas yang belum usai, dan terus berpolemik antara manajemen dengan karyawan, bahkan dengan pelanggan, mendapatkan perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, H. Parij Ismeth Rinjani.
"Kita meminta untuk PDAM Kapuas segera dibenahi, dan lakukan audit," tegas Parij Ismeth Rinjani, Selasa (9/11).
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Selat ini, menambahkan adanya persoalan di PDAM Kapuas belum juga selesai, akan berdampak terhadap para pelanggan, maupun karyawan yang tidak lain masyarakat Kabupaten Kapuas.
"Harus ada langkah kongkrit, salah satunya berikan hak karyawan, kemudian audit terhadap penggunaan dana di PDAM Kapuas," jelasnya.
Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan, perlu diaudit Pjs lama kalau memang ada penyelewengan dalam penggunaan dana PDAM Kapuas, maka serahkan kepada penegak hukum untuk memprosesnya. "Proses hukum kalau ada penyimpangan dana," tegas Politisi Muda ini
Terkait asesment karyawan, menurut Ismeth, itu masih belum diperlukan, dan harusnya fokus dahulu untuk adanya Direktur PDAM Kapuas yang definitif akan menata nantinya. "Asesment belum perlu, dan selesaikan dulu hak karyawan. Baru nanti Direktur definitif menata untuk asesment," pungkasnya.
