KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas menjadi sorotan utama dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. DPRD Gunung Mas mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memaparkan secara rinci realisasi dan potensi sumber PAD tahun 2025.
Ketua DPRD Gunung Mas Binartha menegaskan pentingnya transparansi dalam struktur pendapatan daerah untuk dasar perencanaan anggaran ke depan.
“Pak tolong dijelaskan terkait pendapatan kita di tahun 2025 untuk terakhir pendapatan dan darimana saja, sesuai bahan yang telah dipaparkan, itu yang kami tanyakan ke TAPD Kabupaten Gunung Mas,” ujar Binartha saat memimpin rapat, Senin (21/07).
Ia juga menilai proyeksi pendapatan pada tahun anggaran 2026 tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Karena itu, DPRD meminta pemetaan potensi pendapatan daerah dilakukan lebih detail.
“Kalau bisa paparkan juga apa yang potensial dan yang tidak supaya kami mengetahui dan cara pencapaiannya, karena kalau tidak salah di tahun hanya beberapa persen saja,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Gunung Mas Edison menyampaikan bahwa realisasi PAD tahun 2025 telah mencapai lebih dari Rp30 miliar atau 34,84 persen. Namun, beberapa sektor pendapatan belum menunjukkan progres.
“Sedangkan kalau dipersentasekan sudah 34,84 persen dan yang masih belum ada kenaikan seperti pembayaran dari BPHTB dan sedang kita lakukan koordinasi dengan pihak PBS,” tukas Edison. (nya)
KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas menjadi sorotan utama dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. DPRD Gunung Mas mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memaparkan secara rinci realisasi dan potensi sumber PAD tahun 2025.
Ketua DPRD Gunung Mas Binartha menegaskan pentingnya transparansi dalam struktur pendapatan daerah untuk dasar perencanaan anggaran ke depan.
“Pak tolong dijelaskan terkait pendapatan kita di tahun 2025 untuk terakhir pendapatan dan darimana saja, sesuai bahan yang telah dipaparkan, itu yang kami tanyakan ke TAPD Kabupaten Gunung Mas,” ujar Binartha saat memimpin rapat, Senin (21/07).
Ia juga menilai proyeksi pendapatan pada tahun anggaran 2026 tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Karena itu, DPRD meminta pemetaan potensi pendapatan daerah dilakukan lebih detail.
“Kalau bisa paparkan juga apa yang potensial dan yang tidak supaya kami mengetahui dan cara pencapaiannya, karena kalau tidak salah di tahun hanya beberapa persen saja,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Gunung Mas Edison menyampaikan bahwa realisasi PAD tahun 2025 telah mencapai lebih dari Rp30 miliar atau 34,84 persen. Namun, beberapa sektor pendapatan belum menunjukkan progres.
“Sedangkan kalau dipersentasekan sudah 34,84 persen dan yang masih belum ada kenaikan seperti pembayaran dari BPHTB dan sedang kita lakukan koordinasi dengan pihak PBS,” tukas Edison. (nya)
