33.2 C
Jakarta
Monday, November 25, 2024

Dewan Ikuti Rakor Pelaksanaan Omnibus Law

KUALA KAPUAS, KALTENGPOS.CO-Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melaksanakan video coference (vidcon)
rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh pimpinan DPRD provinsi, kabupaten dan
kota se Indoenesia, secara virtual melalui Zoom meeting, Selasa (13/10).

Rakor itu dalam rangka sinergisme pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilaj Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Kapuas, Yohanes turut mengikuti rakor tersebut.

“Sehubungan sinergisitas kebijakan
pembangunan pusat, serta daerah serta regulasi pelaksanaan omnibus law,” ungkap
Yohanes, Selasa (13/10).

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan,
rakor ini agar pusat, dan daerah dapat bersinergi salam melaksanakan pembangunan,
serta menjelaskan tentang omnibus law undang-undang (UU) cipta kerja.

“Harapan kami semua berjalan baik, dan
keamanan tetap terjaga,” jelasnya.

Baca Juga :  Hindari Penumpukan, Daftar Vaksinasi Gunakan Aplikasi

Yohanes menerangkan, pemerintah
pusat melalui Kemendagri ingin omnihus law UU Cipa Kerja tersosialisasi dengan
baik. Jangan sampai anggota dewan di tingkat daerah mendapatkan informasi yang
tidak akurat. 

KUALA KAPUAS, KALTENGPOS.CO-Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melaksanakan video coference (vidcon)
rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh pimpinan DPRD provinsi, kabupaten dan
kota se Indoenesia, secara virtual melalui Zoom meeting, Selasa (13/10).

Rakor itu dalam rangka sinergisme pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilaj Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Kapuas, Yohanes turut mengikuti rakor tersebut.

“Sehubungan sinergisitas kebijakan
pembangunan pusat, serta daerah serta regulasi pelaksanaan omnibus law,” ungkap
Yohanes, Selasa (13/10).

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan,
rakor ini agar pusat, dan daerah dapat bersinergi salam melaksanakan pembangunan,
serta menjelaskan tentang omnibus law undang-undang (UU) cipta kerja.

“Harapan kami semua berjalan baik, dan
keamanan tetap terjaga,” jelasnya.

Baca Juga :  Hindari Penumpukan, Daftar Vaksinasi Gunakan Aplikasi

Yohanes menerangkan, pemerintah
pusat melalui Kemendagri ingin omnihus law UU Cipa Kerja tersosialisasi dengan
baik. Jangan sampai anggota dewan di tingkat daerah mendapatkan informasi yang
tidak akurat. 

Terpopuler

Artikel Terbaru