KETUA
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo mengatakan bahwa
pemerintah pusat sampai saat ini tidak memberlakukan lockdown alias karantina
wilayah. Doni mengatakan, pemerintah menilai karantina wilayah tidak efektif
berkaca pada negara-negara lain.
“Berkaca pada sejumlah negara yang
telah memutuskan lockdown atau karantina wilayah ternyata juga gagal, justru
menimbulkan masalah baru. Terjadi penumpukan masyarakat dengan jumlah yang
sangat besar sangat banyak,” kata Doni setelah menggelar rapat terbatas
dengan Presiden Joko Widodo melalui telekonferensi, Senin (30/3).
Doni mengatakan, penyebaran virus menjadi
semakin masif di suatu tempat apabila terjadi karantina wilayah. Oleh karena
itu, kata Doni, pemerintah harus berhati-hati mengambil keputusan, dan harus
mempertimbangkan banyak aspek.
“Tidak hanya menyangkut masalah kesehatan tapi banyak
faktor. Oleh karenanya, saya berharap dan mengajak pada semua komponen bangsa
apabila pemerintah nantinya memutuskan oleh presiden sebagai kepala negara,
marilah patuhi kebijakan politik negara, jangan lagi ada pilihan lain dari
kita,” kata Doni.
Doni juga mengingatkan kepada daerah
bahwa karantina wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dia juga
menyadari ada dua faktor yang harus dipenuhi pemerintah apabila menerapkan
karantina wilayah.
Di antaranya adalah pemerintah wajib
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang dikarantina, dan kedua menanggung
sejumlah biaya sesuai ketentuan yang berlaku.